BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) melalui Biro Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan menolak secara tegar rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar.
“Kenaikan itu akan sangat memberatkan masyarakat, Wacana kenaikan harga BBM tersebut justru akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia jika pemerintah betul-betul menaikkan harga BBM nantinya,” tegas Kabiro SDA dan Energi Terbarukan ISMEI, Dika Satria, Rabu (24/8/2022).
Ia menilai, wacana kenaikan harga BBM subsidi seperti pertalite dan solar sangat erat kaitannya dengan permainan politik pasar global, serta peran-peran lembaga keuangan internasional, dan alasan untuk menyelamatkan APBN dinilai tidak tepat jika Presiden Jokowi menilai subsidi BBM membebankan APBN hingga 500 triliun.
“Sebab dari hal tersebut, kami Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) bergerak mengawal kepentingan rakyat dan menolak tegas rencana kenaikan harga BBM, karena jelas akan merugikan masyarakat,” terang Dika.
Senada dengan itu, Anggota Kabiro SDA dan Energi Terbarukan, Adidaya juga mengatakan, rencana kenaikan BBM tersebut hanya akan berdampak pada kenaikan inflasi dan akan menyebabkan pendapatan rill masyarakat menurun.
“Pemerintah harusnya mengambil langkah tegas mengatasi defisit anggaran dan fokus pada pengawasan pendistribusian BBM tanpa menaikan harga BBM tersebut agar perputaran ekonomi di Indonesia berjalan stabil. Untuk itu pemerintah pusat harus mempertimbangkan ulang terkait rencana menaikan harga BBM subsidi. Mengingat situasi perekonomian masyarakat saat ini sedang tidak stabil akibat dampak covid-19. Sehingga masyarakat sangat tidak siap dengan kebijakan tersebut,” bebernya.
Anggota Kabiro SDA dan Energi Terbarukan ISMEI, Nata Tuah juga mengutarakan, rencana kenaikan BBM perlu diperhatikan lagi dampaknya terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia yang terdampak pasca pandemik Covid-19. Hal ini pun tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang ingin menerapkan kenaikan BBM untuk menanggung beban subsidi negara, pemerintah tetap harus memperhatikan kebijakan migas secara konsisten, produksi minyak mentah dengan tujuan agar APBN dalam impor barang tidak terlalu besar.
“Karena hal ini, harapannya kebijakan yang diterapkan dengan tujuan untuk menanggung beban subsidi ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia serta dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia. Sehingga, rencana kenaikan BBM ini harus dipertimbangkan lagi oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia,” tandasnya. (asp)
