BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalteng menggelar Pertemuan Peningkatan Kapasitas Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Pembina Mutu di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama (FKTP) Tingkat Provinsi Kalteng, di Hotel Bahalap, Palangka Raya, Senin (14/11/2022).
Pertemuan ini dalam rangka meningkatkan dan penilaian mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama (FKTP), yang dimana Kementerian Kesehatan telah menetapkan akreditasi FKTP tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, Suyuti Syamsul menjelaskan, akreditasi Puskesmas di Provinsi Kalteng mulai dilaksanakan pada Tahun 2016 yaitu sebanyak 13 Puskesmas terakreditasi, kemudian pada tahun 2017 bertambah 66 sehingga menjadi 79 Puskesmas terakreditasi, tahun 2018 menjadi 138 Puskesmas terakreditasi dan Tahun 2019 menjadi 194 Puskesmas terakreditasi dari 204 Puskesmas di Provinsi Kalteng.
“Ada sepuluh Puskesmas yang masih belum terakreditasi, hal ini terkendala oleh Puskesmas masih belum memiliki nomor register dan/atau tidak ada tenaga medis (Dokter),” ujar Suyuti.
Ia mengatakan, sebagaimana diketahui, sesuai amanat Permenkes No. 46 Tahun 2015 bahwa FKTP yang telah terakreditasi akan dilakukan akreditasi ulang atau re-akreditasi setiap 3 tahun sekali. Untuk menghasilkan kinerja puskesmas yang optimal sesuai dengan wewenang yang didelegasikan maka Dinkes Kabupaten/Kota perlu melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) kepada Puskesmas.
Upaya meningkatkan mutu pelaksanaan Binwas perlu dibentuk Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang puskesmas.
Jelas Suyuti, Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) mempunyai peranan besar, dalam membantu mewujudkan budaya mutu di puskesmas, membantu puskesmas untuk memenuhi standar akreditasi, membantu menyusun dan membantu dalam pelaksanaan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) yang merupakan rekomendasi surveior pada survei akreditasi sebelumnya, memastikan puskesmas untuk menerapkan Indikator Mutu Nasional (INM) dan Insiden Keselamatan Pasien (IKP).
“Melihat besarnya peranan TPCB dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas, perlu kemampuan atau kapasitas TPCB yang mumpuni dalam melakukan pembinaan terpadu, melalui kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas TPCB Dinkes Kabupaten/Kota,” demikian Suyuti. (MMC/asp)
