BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk meningkatkan bantuan dalam rangka pengembangan sektor strategis seperti pertanian dan peternakan.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kalteng dari Daerah Pemilihan (Dapil) III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau dan Sukamara H Jubair, saat dikonfirmasi wartawan di gedung dewan, belum lama ini.
Menurutnya, banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat khususnya terkait bantuan pertanian dan peternakan, pada saat ia melaksanakan kunjungan ke dalam daerah guna menyerap dan menampung aspirasi masyarakat.
“Aspirasi ini kami himpun dari Kelompok Tani (Poktan) Desa Bumi Agung, Kecamatan Bulik, Lamandau. Di mana beberapa waktu lalu sudah dijanjikan bantuan berupa tanaman pangan dan ternak dari pemerintah pusat, tetapi sampai sekarang bantuan belum juga datang,” kata Jubair.
Politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini juga berharap adanya perhatian pemerintah terkait hal tersebut, dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Apalagi sarana dan prasarana pendukung, sudah dibangun masyarakat secara swadaya.
“Sangat diharapkan adanya perhatian dari pemerintah. Sebab, saat ini masyarakat setempat sudah membangun kandang secara swadaya untuk ternak-ternak itu. Kalau bantuan tidak direalisasikan, tentu menjadi kerugian bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat khususnya di Dapil III juga mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, terkait pemanfaatan pasar desa setempat. Menurut masyarakat setempat, infrastruktur fisik berupa bangunan pasar sudah terbangun, namun belum bisa dimaksimalkan pemanfaatannya.
“Dukungan dari pemerintah melalui dinas terkait sangat diharapkan, karena pasar desa sudah dibangun tetapi pemanfaatannya tidak ada. Melalui dukungan pemerintah itu diharapkan bisa membantu dalam menghidupkan pasar tersebut, sehingga roda perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan lebih baik,” pungkas Anggota Komisi IV DPRD Kalteng yang membidangi infrastruktur dan pembangunan ini. (ega)
