BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Katma F. Dirun membuka kegiatan rapat koordinasi (Rakor) jajaran badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Kalimantan Tengah Tahun 2023 di Aula Eka Hapakat, Rabu (1/3/2023).
Dalam kesempatan itu, Katma mengharapkan rapat koordinasi ini dapat menciptakan koordinasi dan sinkronisasi yang baik dari semua pihak, sehingga dapat dijadikan program kegiatan untuk merajut kebersamaan dalam persatuan dan kesatuan di Provinsi Kalimantan Tengah.
“Saya berharap agar semakin terjalin koordinasi dan sinkronisasi yang baik dari semua pihak, yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan untuk merajut kesejukan, kerukunan, persatuan, dan kesatuan, demi mewujudkan Kalteng yang aman dan nyaman serta semakin maju dan bermartabat, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ucapnya.
Selain itu, sambung Katma, rakor ini diharapkan dapat menjadi fokus untuk membahas, memantapkan, dan menyinergikan tugas dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik menghadapi Persiapan Pemilu/Pilkada Tahun 2024 sesuai tema, yaitu membangun sinergitas dan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Kalteng dalam menciptakan SDM berkualitas menyongsong Persiapan Pemilu Tahun 2024.
“Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak Tahun 2024 juga akan turut menentukan kondisi stabilitas politik dalam negeri, agar dalam pelaksanaannya dapat membawa dampak positif, tanpa menimbulkan ekses negatif. Saya sangat mengharapkan agar jangan mudah terpancing berbagai berita maupun isu-isu yang tidak jelas. Hendaknya kita dapat bijaksana menyaring berbagai informasi yang masuk,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng, Akhmad Husain mengatakan, bahwa Rakor ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi tentang Sasaran program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menghadapi persiapan Pemilu Presiden dan Pemilu Serentak Tahun 2024.
Selain itu, untuk menyamakan persepsi tentang penanganan isu-isu strategis daerah yang berpotensi dapat memicu terjadinya konflik sosial atau konflik kepentingan, serta mensinergikan kebijakan strategis penyusunan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi.
“Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rekomendasi dan strategi penanganan isu-isu strategis terkait kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan di provinsi Kalteng,” pungkasnya. (asp)
