BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat perencanaan dan inventarisasi kebutuhan logistik dan peralatan yang dilaksanakan di Aula Kantor BPBPK setempat, Jumat (10/3/2023).
Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalteng Falery Tuwan mengatakan, sebagai kesiapsiagaan menghadapi bencana, BPBD Kabupaten/Kota perlu mengiventarisir kebutuhan logistik dan peralatan yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten/Kota, hal ini sesuai Arahan Presiden RI pada Rakornas Penanggulangan Bencana 2023.
“Adapun poin penting tersebut diantaranya untuk memprioritaskan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat, mengatur tata ruang dan perizinan pembangunan harus berbasis mitigasi bencana, membantu risiko bencana di daerah masing-masing,” ucapnya.
Selain itu, sambung Falery, menyediakan anggaran daerah yang memadai untuk penanggulangan bencana, menggunakan dana bersama untuk perlindungan masyarakat, sederhanakan aturan untuk mempercepat pelayanan masyarakat dan kontrol dengan ketat seluruh upaya penanggulangan bencana.
Dia menjelaskan, bahwa kesiapsiagaan daerah menghadapi bencana tahun 2023 ini perlu untuk mengevaluasi dan mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana serta melakukan pengecekan peralatan yang dimiliki sebagaimana fungsinya dan ketersediaan buffer stock logistik hal ini sebagai upaya kesiapsiagaan daerah menghadapi bencana yang mungkin saja bisa terjadi kapan saja.
“Selain ketersediaan sarana dan prasarana peralatan yang dimiliki di Kabupaten/Kota juga ketersediaan buffer stock logistik yang tersedia baik bersumber dari APBD dan APBN atau sumber lainnya. Standar minimal ini harus sesuai pedoman standarisasi Penanggulangan Logistik Bencana berdasarkan Perka Nomor 18 Tahun 2009 dan standarisasi Peralatan berdasarkan Perka Nomor 17 Tahun 2009,” jelasnya.
Selanjutnya peralatan yang ada di Kabupaten/Kota kondisinya dan ketersediaannya seperti apa dan kondisinya seperti apa.
“Kondisi ini mencantumkan ketersediaan peralatan ideal yang dimiliki oleh BPBD harus ada termasuk perlatan apa saja yang sudah dipunyai dan yang ada di Perangkat Daerah terkait,” pungkasnya. (asp)
