Pemprov Kalteng Berkomitmen Pertahankan WTP dari BPK RI

1851
Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, H. Nuryakin

BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah terus berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun. Untuk itu Pemprov Kalteng berkomitmen mempertahankan perolehan laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan kegiatan Entry Meeting Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.

“Karena itu kami bertekad, berupaya, dan berharap agar dapat mempertahankan Opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2022. Ini pesan dari Bapak Gubernur,” kata Sekretaris Daerah Kalteng, H. Nuryakin dalam sambutannya di acara Entry Meeting atas LKPD Pemprov Kalteng di Ruang Eka Hapakat, Kamis (16/3/2023).

Sekda membeberkan, kerja keras dari seluruh Perangkat Daerah yang ada, pada tahun anggaran 2021 kemarin Pemprov Kalteng memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Kendati demikian, menurut Sekda Nuryakin, masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

“Tapi melalui pemeriksaan ini dapat mengevaluasi dan mengetahui kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kunci keberhasilan adalah komitmen bersama. Dan kita harus betul-betul serius,” tegasnya.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan anggaran 2022, dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim BPK RI Perwakilan Kalteng, Sekda berharap kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah beserta segenap jajarannya dapat mempersiapkan segala urusan administratif yang diperlukan.

“Kooperatif dan proaktif dengan memberikan data dan juga informasi yang akurat, agar pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” imbuhnya.

Diketahui, BPK RI melakukan pemeriksaan selama 30 hari kedepan dan berakhir pada 19 April 2023 mendatang. Menjadi harapan bersama, ungkap Nuryakin, pelaksanaan pemeriksaan berjalan lancar dan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

“Mempertahankan opini WTP, serta kualitas dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah menjadi semakin lebih baik lagi,” pungkasnya. (asp)