BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan RI Made Arya Wijaya menyatakan, dalam 5 tahun terakhir secara umum indikator pemerataan dan kesejahteraan pada wilayah Kalimantan Tengah menunjukkan trend perbaikan.
Hal tersebut perlu ditingkatkan agar selaras dengan tujuan desentralisasi fiskal yaitu peningkatan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, dijabarkannya, kinerja terkait indikator gini ratio, persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka pada wilayah Kalimantan Tengah lebih baik dibandingkan secara Nasional. Namun, kinerja terkait IPM masih perlu ditingkatkan.
“IPM dan Gini Ratio di wilayah Kalimantan Tengah setiap tahun terus mengalami kinerja perbaikan,” ucap Made pada agenda musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, Kamis (13/4/2023).
Selain itu, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 akibat pandemi Covid-19. Dan tingkat pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan pada tahun 2020, namun sedikit menurun pada tahun 2021 Hal ini selaras dengan yang terjadi secara nasional.
“Perlu optimalisasi pelaksanaan belanja fungsi Pendidikan dan Perlindungan Sosial pada wilayah Kalimantan Tengah,” imbuhnya.
Made juga mengatakan, Kalimantan Tengah sebagai salah satu kontributor perekonomian pulau Kalimantan perlu terus didorong peningkatan nilai tambah dan produktivitas komoditas unggulan perkebunan, yaitu karet, kelapa sawit dan lada.
“DAK Fisik Pertanian dan Penguatan Kawasan Perkebunan dapat menjadi strategi peningkatan produktifitas. Selain itu, penguatan nilai tambah komoditas juga diperlukan sekaligus memperhatikan kesejahteraan petani dan penciptaan pasar UMK yang berkaitan agar produksi dapat berkelanjutan,” tandasnya. (asp)