BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dalam Sidang Paripurna DPRD Kalteng.
Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Anggota 1 BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana dan diterima Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, Selasa (30/5/2023).
Anggota 1 BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana pada kesempatan itu menjelaskan, pemeriksaan keuangan oleh BPK ini dilakukan untuk menilai dan memberikan suatu opini dan pandangan serta mengoreksi terhadap apa yang sudah dilakukan dalam pengelolaan kinerja.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2022, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. dan Laporan keuangan Provinsi Kalimantan Tengah telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),” ucapnya.
Ia menambahkan, pencapaian opini WTP ini merupakan yang ke-9 kalinya bagi Pemprov Kalteng. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
“Prestasi inl tidak terlepas dari efektivitas sinergi seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berusaha mengoptimalkan peran aparat pengawasan internal, dan intensif berkonsultasi dengan aparat pengawasan eksternal.
“Pengoptimalan itu, bukan hanya untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta pelayanan publik yang prima,” ungkapnya.
Selain itu, Wagub menambahkan, terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk juga dalam hal pengelolaan aset daerah, tentunya katanya, tidak luput dari berbagai kekurangan, yang masih memerlukan perbaikan dan pembenahan.
“Oleh karena itu, saya meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, agar dapat bekerja lebih keras lagi, dan terus melakukan langkah-langkah perbaikan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset pada setiap Perangkat Daerah,” pungkasnya. (asp)
