JAKARTA – Pemerintah menyiapkan 15 program percepatan (Quick Wins) yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan.
“Program prioritas itu kami sudah punya 15 tapi listnya masih bisa bertambah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai memimpin rapat koordinasi membahas program prioritas dan program kerja 2020-2024 di Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Airlangga menjelaskan penyelesaian program prioritas ini sangat penting karena merupakan bagian dari arahan Presiden yang menginginkan ada upaya untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional dari tekanan global.
“Sebelumnya Presiden sudah mengatakan bahwa enam bulan pertama yang akan menentukan kondisi ekonomi kita. Tantangan kita adalah apakah kita bisa menangani persoalan-persoalan yang timbul di tengah perekonomian yang slow down,” katanya.
Berbagai program prioritas tersebut antara lain implementasi mandatori B30, perbaikan ekosistem ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal (JPH), penelitian dan pengembangan industri farmasi, penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan pembenahan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain itu, penerapan Kartu Pra Kerja, pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), gasifikasi batu bara, pengembangan hortikultura berorientasi ekspor, kemitraan pertanian berbasis teknologi, percepatan elektronifikasi keuangan daerah, Green Refinery, dan Omnibus Law Cipta Kerja.
Berbagai program yang disasar ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi serta pengurangan kesenjangan atau bersifat inklusif.
