BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Apel besar aparatur sipil negara (ASN), serah terima jabatan tinggi pratama serta penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), menandai hari pertama kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020.
“Kegiatan ini mengawali hari pertama kerja ASN lingkup pemprov tahun 2020,” kata Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Kamis (2/1/2020).
Adapun sertijab pejabat tinggi pratama dilakukan oleh para pejabat definitif maupun pelaksana tugas pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari pelantikan yang dilaksanakan sebelumnya, yakni pada Senin (23/12) lalu.
Pejabat definitif yang melakukan sertijab, yakni Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, pejabat lama Yuel Tanggara dan pejabat baru Herson B Aden, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, pejabat lama Nurul Edy dan pejabat baru Hamka.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setda, pejabat lama Kaspinor dan pejabat baru Lies Fahimah, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pejabat lama Lies Fahimah dan pejabat baru Ati Mulyati, serta Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda, pejabat lama Norliani dan pejabat baru Istani.
Selanjutnya sertijab pejabat pelaksana tugas, meliputi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosantik), pejabat lama Herson B Aden dan pejabat baru Agus Siswandi, Kepala Dinas Sosial, pejabat lama Suhaemi dan pejabat baru Budi Santoso.
Kepala Dinas Perhubungan, pejabat lama Ati Mulyati dan pejabat baru Yulindra Dedy, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, pejabat lama Hamka dan pejabat baru Rojikinnoor, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pejabat lama Tirta dan pejabat baru Esau, serta Kepala Biro Protokol dan Humas Setda, pejabat lama Istani dan pejabat baru Sutoyo.
“Kami harapkan masing-masing pejabat yang baru saja melakukan sertijab, segera melakukan penyesuaian di tempat tugasnya yang baru dan bisa memacu kinerjanya secara maksimal,” tegasnya saat diwawancarai usai pelaksanaan apel besar.
Lebih lanjut Fahrizal menyebut, meski kemungkinan sidak bisa saja pihaknya lakukan, namun secara umum apel besar ASN menjadi salah satu cara dari pemprov agar tidak ada abdi negara yang bolos usai libur tahun baru.
Pihaknya juga telah mengomunikasikan hal itu kepada seluruh kepala OPD, khususnya bidang pelayanan seperti samsat, rumah sakit hingga pelayanan perizinan, agar mengawasi disiplin pegawai, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun tenaga kontrak.
“Kami ingin pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa terlaksana secara prima, sehingga tidak ada lagi keluhan yang didapat akibat ketidakdisiplinan pegawai,” ungkapnya. (ant/ari)
