BALANGANEWS, PULANG PISAU – Program ketahanan pangan nasional atau food estate yang dicanangkan pemerintah pusat di wilayah Kalimantan Tengah rupanya ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan.
Pasalnya, program optimalisasi lahan pertanian ini ternyata dibarengi agenda lain berupa program transmigrasi yang direncanakan mulai dilaksanakan tahun 2021 mendatang.
Bahkan Direktorat Jendral Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi (PKP2 Trans) telah mengusulkan sebanyak 20 ribu kepala keluarga (KK) masuk ke kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas melalui program ini.
Menanggapi masalah program food estate ini, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Pulang Pisau, Edvin Mandala secara pribadi mengatakan, ia mendukung program food estate yang dicanangkan pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, namun ia memberikan beberapa catatan.
“Program ini tujuannya kan untuk mensejahterakan masyarakat lokal dulu, pendatang ya nanti dulu, jangan sampai program ini justru memperuncing masalah antara masyarakat adat dengan pendatang,” tegas Edvin saat dibincangi media ini via WhatsApp, Kamis (25/6/2020) di Pulang Pisau.
Menurut Edvin, sampai hari ini masih terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat lokal dan warga transmigrasi. “Masih banyak warga lokal yang miskin dan berada di lingkungan yang minim fasilitas pula, belum dapat listrik, sarana jalan masih belum bagus, tanah belum bersertifikat dan lain sebagainya,” kata Edvin.
Malahan, lanjut Edvin, masih ada warga desa yang berada di kawasan hutan lindung untuk bertahan hidup dengan berladang. Sementara membakar lahan untuk berladang saat ini tidak diperbolehkan lagi, tentu akan menambah kompleks persoalan hidup warga lokal.
“Selain itu program nasional ini harus mempertimbangkan azas manfaat bagi warga lokal dan masyarakat adat, jangan menimbulkan kesan Kabupaten Pulang Pisau hanya sekedar menjadi tempat lokasi saja, tapi secara manfaat warga lokal tidak merasakan dampaknya,” tukas Edvin.
Ditambahkannya, dirinya tidak anti dengan program transmigrasi, namun jika bicara sumber daya manusianya, Kalteng sudah cukup memadai.
“Sarjana pertanian dan SMK pertanian di Kalteng sudah cukup banyak, seharusnya mereka diberdayakan untuk berkarya, jangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton di negeri sendiri oleh kebijakan yg salah,” bebernya.
Ditegaskannya lagi, jangan ada persepsi masyarakat lokal tidak mampu bersawah. Dulu, imbuh Edvin, di Basarang pernah menjadi lumbung padi dengan sumber daya masyarakat lokal menggunakan teknik pertanian manual.
“Kalo sekarang serba mekanisasi atau pertanian modern menggunakan teknologi karena lebih menguntungkan, banyak masyarakat lokal tertarik ikut program ini, dan saya yakin mereka mampu asal diberi kesempatan,” tandasnya.
Ditanya soal sikap DAD secara resmi, Edvin mengatakan, masalah ini akan dibawa ke rapat koordinator (Rakor) DAD dan Damang se-Kalteng. “Detailnya sikap DAD menunggu hasil Rakor nanti,” tutup Edvin Mandala. (nor)
