BALANGANEWS, BUNTOK – Ketua MPC Pemuda Pancasila Barito Selatan (Barsel) demisioner yang juga ketua panitia, Jailani mengatakan, Muscab IV Pemuda Pancasila yang digelar 22 Oktober 2023, dari pleno 1 sampai dengan 4 awalnya berjalan lancar, akan tetapi pada saat pengajuan syarat calon ketua, pimpinan sidang diduga seakan-akan tertutup karena tidak mau membuka syarat calon tersebut di dalam forum pleno.
Pada saat dilakukan koordinasi oleh pimpinan sidang, SC dan panitia pelaksana, pimpinan sidang yang dari perwakilan MPW Provinsi Kalteng saudara Max terlalu memaksakan kehendak. Sehingga ketua panitia Jailani melakukan walk out dari ruang sidang.
“Pada sesi penelitian berkas calon ternyata ada berkas yang tidak lengkap. Pimpinan sidang dalam hal ini diketuai oleh bung Max, diduga tidak transparan terhadap penelitian berkas calon ketua dan ini mengakibatkan peserta Muscab IV mempertanyakan hal itu. Dengan perdebatan yang panjang kemudian berkas diperiksa dan diteliti oleh SC, Panitia dan pimpinan sidang serta MPW. Ternyata berkas salah satu calon KTA nya baru dibuat pada tanggal 16 Oktober 2023 artinya baru seminggu jadi anggota Pemuda Pancasila sudah mencalonkan diri menjadi calon Ketua MPC PP Barsel,” ujar Jailani.
Ditambahkannya, kemudian pada tata tertib dan syarat calon pada poin C. Sedang atau pernah menjadi pengurus Pemuda Pancasila di semua tingkatan dibuktikan dengan surat keputusan, ternyata ada pemalsuan dokumen. Karena salah satu calon tersebut masuk di penasehat Srikandi Kalteng, padahal tidak benar.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Sekretaris MPN Srikandi yang mengeluarkan SK. Mengenai rekomendasi bahwa persyaratan calon harus didukung minimal 30% dari utusan.
Calon nomor 1 hanya mengantongi 1 rekomendasi yang sah, karena 1 dukungan lainnya ganda, dari 6 PAC. Sedangkan calon kedua, Jailani semua lengkap, dan ada 2 rekomendasi yang sah dari 6 PAC yang berarti terpenuhi 30% .
“Pimpinan sidang terlalu memaksakan untuk meloloskan calon yang nyata-nyata tidak lolos. Sehingga saya melakukan walk out dari forum Muscab,” ujar Jailani.
Dijelaskan Jailani, untuk urusan ketua panitia dipegang langsung ketua MPC. Karena penanggung jawab Muscab adalah ketua MPC dan tidak melanggar aturan karena tidak ada aturan yang melarang hal tersebut.
“Dengan diduga ketidaknetralan pihak provinsi yang terkesan memaksakan untuk meloloskan salah satu calon, hal itu membuat saya walk out dari ruang sidang,” tutup Jailani.
Sementara itu Bendahara MPW Pemuda Pancasila Kalteng, Adhi, ketika dikonfirmasi via telepon mengatakan, saya juga masih menunggu laporan dari pimpinan sidang. Kita tahu bahwa sidang itu hanya diskor. Nanti laporan dari pimpinan sidang akan kita bawa ke dalam rapat pleno MPW kemudian kita putuskan.
“Terkait koordinasi dengan MPN via telepon malam itu, MPN hanya menjelaskan syarat-syarat dukungan dan hal itu masih belum diputuskan. MPN hanya menjelaskan tentang aturannya saja. Di tengah perjalanannya ada laporan dari seorang kader bahwa keabsahan suara PAC dipertanyakan. Karena PAC dibentuk tanpa adanya musyawarah. Sehingga itu juga perlu dipelajari sebagai bahan temuan,” ujarnya Kamis (26/10/2023). (lam)
