BALANGANEWS, BUNTOK – Kepala Bidang PPA I Nurwedi Tjahyono, melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Buntok, Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Saritano.
Hal itu untuk melaksanakan sosialisasi tentang langkah-langkah penerimaan dan pengeluaran akhir tahun anggaran 2021, di aula KPPN setempat 18-19 Oktober 2021.
Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-9/PB/2021 dan menindaklanjuti surat tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor ST-505/WPB.18/2021.
Kegiatan ini mengundang 84 mitra Satuan Kerja (Satker) dari empat Kabupaten yakni, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Murung Raya.
“Lantaran di Bulan Desember 2021 nanti perlu diantisipasi untuk kelancaran penerimaan dan pengeluaran APBN, dimana pendapatan dan belanja pemerintah masih berfokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Langkah-langkah menghadapi akhir tahun ini dimulai pada tanggal 1 Oktober s.d 30 November 2021, sedangkan akhir tahun dimulai pada 1 Desember s.d 31 Desember 2021,” ucap Saritano, Senin (25/10/2021).
Ia menambahkan, sehubungan dengan langkah-langkah akhir tahun ini dirinya berharap agar pelaksanaan LLAT TA 2021 ini bisa berjalan dengan baik, penyerapannya pun bisa bagus.
“Apa yang narasumber kami sampaikan terkait materi LLAT ini, tolong dijadikan sebagai pedoman. Serta jangan sampai waktunya mepet atau last minute,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang PPA I Nurwedi Tjahyono menyampaikan, selain mendorong belanja Kementerian atau Lembaga, pihaknya juga berupaya mendorong kerja sama dengan pemerintah daerah, untuk bisa segera merealisasikan penyerapan anggarannya terkait DAK fisik dan dana desa.
“Memasuki triwulan IV tahun 2021, sehubungan dengan perkembangan realisasi belanja APBN lingkup Kementerian atau Lembaga di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan secara khusus di wilayah pembayaran KPPN Buntok. Serta memerhatikan arahan dari Bapak Presiden, agar belanja negara dapat digunakan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dalam adaptasi kebijakan baru,” pungkasnya. (lam)
