BALANGANEWS, BUNTOK – Parahnya Jalan Nasional yaitu Jl. Buntok – Asam, Kabupaten Barito Selatan (Barsel). Warga sekitar mengeluhkan rusak parah jalan tersebut hampir 1 tahun.
Bahkan proyek jalan tersebut, diduga oleh Ketua RT. 41 RW. 05 Jl. Buntok-Asam, Hendri B. Djahan sebagai proyek abal-abal.
“Proyek jalan Nasional yang dikerjakan ini dimulai dari bulan Maret tahun 2022 hingga sampai saat ini Januari tahun 2023 jalan tersebut tidak ada progresnya, tetap aja rusak bertumpukan tanah. Dari awal sampai sekarang kami tidak mengetahui dimana papan plang proyek ini dipasang, jadi kami tidak tahu berapa anggarannya. Oleh karena itu bisa dibilang proyek ini abal-abal,” kata Ketua RT 41. RW. 05 Buntok – Asam Hendri kepada awak media, Selasa (24/1/2023) sore.
Dirinya menyatakan, sangat prihatin melihat kondisi fisik jalan tersebut, karena berdampak kepada warganya serta para pengguna jalan yang melintas. Karena pada saat kering menyebabkan debu, namun pada saat hujan menjadi kubangan lumpur, sehingga tidak bisa dilalui mobil-mobil besar yang menyebabkan antrean panjang hingga berjam-jam.
“Bulan Oktober lalu kami sudah menyurati Bapak Gubernur Kalteng dengan tembusan kepada kepala balai, karena ini katanya jalan nasional. Kalau ini jalan nasional apa bedanya dengan Jakarta, begitu kan logikanya. Karena ini jalan poros, jalan induk, semua melewati di sini, jadi kami minta segera diperbaiki,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan oleh H. Sujana salah satu tokoh masyarakat Barsel, yang merasa sangat terganggu dengan rusaknya jalan utama tersebut.
“Pada dasarnya pengusahanya saya anggap tidak profesional, tanah uruknya itu tanah liat biasa karena kena air hujan hancur. Jadi diduga itu tidak sesuai spek, lantaran sudah berapa kali ganti tanah gagal terus,” ucapnya.
Saat dikonfirmasi melalui telepon, Kepala Balai pelaksanaan jalan nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Hardi Siahaan mengatakan, terkait dugaan proyek tersebut tidak sesuai spek hal tersebut harus dibuktikan.
“Tapi itu memang pekerjaan terlambat masuk masa denda, harusnya selesai tanggal 31 Desember 2022. Oleh karena itu kita kenakan penalti denda 1 permil dari nilai kontrak dari 1 Januari 2023, selama 90 hari diberikan kesempatan. Dan ini masih sesuai dengan ketentuan kontrak,” terangnya.
Ia menyatakan, untuk papan plang proyek harusnya ada, sambungnya lagi, mungkin di awal dan di akhir proyek, dari Jembatan Kalahien sampai di Ampah.
“Untuk dana proyek tersebut saya tidak hafal, mungkin 20 atau 30 miliar berasal dari dana APBN,” pungkasnya. (lam)
