Muara Teweh – Standarisasi keahlian pegawai pemerintahan di Kabupaten Barito Utara mulai ditata melalui mekanisme perencanaan berbasis data, Senin (3/8/2026).
Kegiatan pendampingan penyusunan RPK-JMD berlangsung intensif di Aula DLH dengan diikuti para kepala badan, dinas, serta camat setempat.
Fasilitator dari BPSDMD II Kemendagri memandu proses perumusan profil kebutuhan pelatihan sesuai indikator beban kerja tiap perangkat daerah.
Bupati H. Shalahuddin mengingatkan jajarannya bahwa aparatur sipil negara dituntut siap beradaptasi terhadap perubahan tata kelola terkini.
Kepala BKPSDM H. Fakhri Fauzi menegaskan kejelasan peta kebutuhan ASN akan membuat pembiayaan diklat pegawai menjadi jauh lebih efisien.
Seluruh instansi diminta memberikan data riil kebutuhan kompetensi agar rencana pembinaan SDM benar-benar menjawab problem kerja lapangan.
Melalui aparatur yang terlatih secara profesional, Pemkab Barito Utara optimistis kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat tajam.