BALANGANEWS, KATINGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan terus menunjukkan sikap proaktif dalam memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya terkait kebijakan kehutanan yang selama ini berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini ditandai dengan audiensi yang dilakukan Bupati Katingan, Saiful, bersama Pj Sekda dan Kepala DLH Katingan, dengan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, di Rumah Jabatan Menteri, Selasa (9/9/2025).
Pertemuan berlangsung dalam suasana koordinatif dan penuh perhatian terhadap sejumlah isu strategis yang selama ini menjadi beban daerah.
Pemkab Katingan menilai perlunya penegasan ulang peran dan dukungan pemerintah pusat terhadap kabupaten yang memiliki porsi wilayah hutan sangat besar namun minim ruang pembangunan.
Salah satu sorotan utama yang disampaikan Bupati Saiful adalah terkait tidak pernah diterimanya Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) sejak 2018, meski Kabupaten Katingan menjadi salah satu wilayah penting dalam menjaga kelestarian hutan di Indonesia.
Selain masalah pendanaan reboisasi, keterbatasan ruang terbuka untuk pembangunan turut mendapat penekanan.
Dengan hanya sekitar 12,56 persen dari total wilayah yang dapat dimanfaatkan, Pemkab Katingan menghadapi tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur dasar dan fasilitas publik.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Saiful juga mengusulkan pembentukan Taman Hutan Raya (Tahura) sebagai alternatif pengelolaan kawasan konservasi yang tidak hanya menjaga kelestarian alam tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui edukasi, penelitian, dan pemberdayaan ekonomi.
Isu perdagangan karbon (carbon trading) menjadi perhatian tersendiri. Meski Katingan berada dalam wilayah proyek karbon berskala internasional, manfaatnya belum dirasakan masyarakat.
Pemkab Katingan menilai perlunya mekanisme yang lebih adil agar potensi karbon dapat memberi kontribusi nyata bagi warga sekitar hutan.
Tak hanya itu, persoalan pengelolaan Hutan Lindung Sebangau juga dibahas, mengingat kawasan tersebut membutuhkan dukungan lintas sektor untuk memastikan pengelolaan berkelanjutan yang tetap menjaga ekosistem sekaligus memungkinkan aktivitas masyarakat.
Audiensi ini menjadi langkah penting Pemkab Katingan dalam memperkuat hubungan kerja dengan pemerintah pusat, khususnya dalam konteks kebijakan kehutanan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri dalam forum Apkasi, yang mendorong pemerintah daerah lebih kreatif mengolah potensi wilayah.
Bupati Saiful berharap pertemuan ini menghasilkan tindak lanjut yang konkret.
“Kami berharap ada solusi konkret dan perhatian lebih terhadap permasalahan yang kami hadapi. Dukungan dari pemerintah pusat sangat kami harapkan untuk mendorong pembangunan daerah tanpa mengabaikan kelestarian hutan,” ungkap Bupati Katingan.
Dengan diplomasi daerah yang semakin aktif, Pemkab Katingan optimistis bahwa keberpihakan kebijakan pusat dapat semakin menguat, sehingga pembangunan di kabupaten berhutan luas ini dapat berjalan seimbang antara kepentingan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. (asp)
