BALANGANEWS, MURUNG RAYA – Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD setempat.
Penyerahan tersebut disampaikan Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, saat menghadiri Rapat Paripurna ke-1 Masa Sidang II Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Murung Raya, Jumat (5/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah. Sejumlah unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, TNI-Polri, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat dan undangan lainnya turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam rapat itu, Rahmanto membacakan pidato Bupati Murung Raya, Heriyus. Ia menyebut penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rahmanto juga menyampaikan kabar terkait hasil pemeriksaan keuangan daerah. Pemkab Murung Raya kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Capaian opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang baik dan akuntabel,” ujar Rahmanto.
Ia menyampaikan penghargaan kepada DPRD, jajaran perangkat daerah serta masyarakat yang selama ini ikut mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Murung Raya.
Menurut Rahmanto, capaian tersebut juga menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Setelah disampaikan dalam rapat paripurna, Raperda tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan bersama DPRD. Pemerintah daerah berharap pertanggungjawaban APBD 2025 dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran.
Pembahasan tersebut sekaligus diharapkan menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya. (asp)