BALANGANEWS, PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya mendorong agar tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Program yang dijalankan perusahaan juga diminta selaras dengan kebutuhan daerah dan prioritas pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Murung Raya Heriyus saat menyampaikan tanggapan pemerintah daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam Rapat Paripurna DPRD Murung Raya ke-3 Masa Sidang III Tahun 2026, Kamis (10/9/2026).
Heriyus mengapresiasi DPRD Murung Raya yang telah menginisiasi penyusunan Raperda tersebut. Menurutnya, regulasi ini dapat menjadi dasar untuk membangun pola kemitraan yang lebih terarah antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
“Pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, hubungan antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat perlu dibangun secara harmonis, konstruktif, dan saling memberikan manfaat,” ujar Heriyus.
Ia menilai peran badan usaha dalam pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi. Kehadiran perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap kondisi sosial dan lingkungan di wilayah tempat kegiatan usaha berlangsung.
Karena itu, program tanggung jawab sosial perlu disusun berdasarkan kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu memastikan program yang dijalankan perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih dengan program pembangunan lainnya.
“Program tanggung jawab sosial badan usaha harus disinergikan dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah, sehingga pelaksanaannya lebih tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan memberikan dampak yang berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam Raperda tersebut, ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha mencakup sejumlah bidang. Di antaranya pendidikan, kesehatan, sosial dan kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha mikro, kecil dan koperasi, lingkungan hidup, peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur sosial hingga penanggulangan bencana.
Heriyus juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan Tim Fasilitasi dan Forum yang akan menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah dan badan usaha. Menurutnya, keberadaan wadah tersebut penting untuk mempertemukan kebutuhan pembangunan dengan kontribusi yang dapat diberikan dunia usaha.
Selain koordinasi, ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan program. Data mengenai badan usaha, rencana kegiatan, lokasi pelaksanaan, sasaran penerima manfaat, bentuk kontribusi hingga laporan dan dokumentasi perlu dikelola secara baik.
Sistem informasi yang terintegrasi dinilai dapat membantu pemerintah melakukan pemantauan sekaligus memastikan setiap program dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kontribusi badan usaha dapat terlihat secara jelas dan manfaatnya lebih mudah dievaluasi.
Heriyus berharap pembahasan Raperda bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan pola kerja sama yang sehat antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha menjadi bagian dari upaya bersama memperkuat pembangunan Murung Raya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan. (asp)