BALANGANEWS, PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLB) melalui dialog publik yang melibatkan investor, DPRD, dan pemerintah daerah. Kegiatan berlangsung di Grand Mercure Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Dialog publik tersebut dibuka Bupati Murung Raya Heriyus dan menjadi forum untuk menghimpun masukan terkait penyusunan regulasi yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha di daerah.
Heriyus mengatakan, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Menurutnya, aktivitas investasi di Murung Raya perlu berjalan seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan.
Ia menjelaskan, Ranperda TJSLB disiapkan untuk memberikan arah yang lebih jelas terhadap program tanggung jawab sosial badan usaha agar dapat diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Program tersebut antara lain diarahkan untuk mendukung penanganan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, peningkatan pendidikan dan layanan kesehatan, serta pelestarian lingkungan.
“Selain itu, Ranperda ini juga mengatur pembentukan Forum Koordinasi sebagai wadah komunikasi antara investor, DPRD, dan pemerintah daerah untuk memperkuat iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan,” ujar Heriyus.
Heriyus menegaskan, regulasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah beban bagi pelaku usaha. Ranperda justru diarahkan menjadi landasan hukum dalam membangun hubungan kemitraan yang lebih jelas antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
Dalam kegiatan tersebut juga berlangsung Forum Koordinasi Investor, DPRD, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya. Forum ini menjadi ruang untuk membahas keterlibatan dunia usaha dalam mendukung program pembangunan sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan investor.
Pemkab Murung Raya selanjutnya akan menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan Ranperda TJSLB sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial badan usaha yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. (asp)