BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengajak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengambil peran dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan gizi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Yandri Susanto, dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025 lalu menegaskan bahwa BUMDes akan dioptimalkan dalam penyediaan bahan baku.
“Kami akan memaksimalkan peran BUMDes sesuai potensi desa masing-masing, seperti Desa Padi, Desa Nila, Desa Telur, dan Desa Jagung, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku program ini,” ujarnya.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas PMD Kalteng, Aryawan, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PMD di tingkat kabupaten dan Pendamping Desa untuk mendorong BUMDes agar terdaftar dalam E-Katalog, yang menjadi syarat utama sebagai penyuplai bahan baku.
“Saat ini, sudah ada dua BUMDes di Kalimantan Tengah yang terdaftar dalam E-Katalog, yakni satu di Kabupaten Kapuas dan satu lagi di Kabupaten Kotawaringin Timur,” ujarnya.
Aryawan berharap, kedepan agar BUMDes disetiap kabupaten/kota di Kalteng dapat mendaftarkan di E-Katalog untuk mengambil peran dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis ini.
“Ke depannya, kami berharap minimal satu BUMDes di setiap kabupaten dapat terdaftar di E-Katalog untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis,” harapnya.
Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi desa melalui pemberdayaan BUMDes.
Dengan peran aktif BUMDes, diharapkan desa-desa di Kalimantan Tengah dapat memanfaatkan potensi lokal mereka secara maksimal, sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku untuk program pemerintah.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kalteng dalam mendukung kebijakan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan melalui pemberdayaan ekonomi lokal. (asp)
