BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo menghadiri acara ramah tamah dalam rangka peningkatan komunikasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah se-Kalteng dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Kamis (10/4/2025).
Acara ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan kerja sama antarlembaga, guna mendukung tata kelola anggaran yang lebih baik dalam menghadapi tantangan efisiensi belanja negara.
Selain dihadiri para Bupati/Wali Kota se-Kalteng atau yang mewakili, hadir pula Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Kalteng Katma F. Dirun, Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, Kepala BPK Perwakilan DKJ M. Ali Asyhar, Kepala BPK Perwakilan Kalteng yang baru Dodik Achmad Akbar, serta sejumlah pejabat dari instansi vertikal dan perangkat daerah.
Dalam momen serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Kalteng, Wagub Edy menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi M. Ali Asyhar selama bertugas di Kalteng, serta memberikan dukungan kepada Dodik Achmad Akbar yang kini mengemban tugas tersebut.
“Selamat bertugas kepada Ketua BPK Perwakilan Kalteng yang baru, semoga bisa seperti Pak Ali,” ucap Wagub.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika selama masa kepemimpinannya bersama Gubernur masih terdapat kekurangan.
“Kami mohon maaf apabila dalam perjalanan saya dengan Gubernur sebelumnya masih banyak kekurangan. Dinamika yang berkembang seperti itu,” lanjut Edy.
Ia menambahkan harapannya agar seluruh pihak senantiasa diberi kesehatan dalam menjalankan tugas.
“Kami berharap Pak Ali di tempat yang baru selalu sehat walafiat. Kepada Pak Fathan, semoga diberi kesehatan dalam menjalankan tugas,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI Fathan Subchi menyoroti pentingnya menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan kondisi efisiensi saat ini tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Yang tentu memang suasananya tahun ini berbeda karena isu efisiensi sangat mengemuka sekali. Jadi, kalau kita ketemu Kepala Daerah pasti bicara bagaimana efisiensi tidak mengganggu sektor pelayanan publik,”ujar Fathan.
Ia mengingatkan bahwa sektor seperti pendidikan dan kesehatan tetap harus menjadi prioritas dan tidak dikurangi anggarannya, sesuai amanat konstitusi.
“Karena sektor kesehatan tidak boleh terkurangi, sektor pendidikan juga tidak boleh berkurang karena itu mandatori dari Undang Undang 45,”katanya.
Selain itu, Fathan mendorong agar Pemda lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat potensi sumber daya alam Kalteng yang sangat besar.
“Saya lihat sumber daya alam Kalimantan Tengah luar biasa. Cuma tadi catatan kita dengan Bank Kalteng, arus perdagangan antara Kalteng dan Kalsel itu Kalteng defisit,”jelasnya.
Untuk itu, ia mengajak BPK Perwakilan Kalteng berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK dalam mendesain proyek-proyek ekonomi yang mampu meningkatkan perputaran uang di wilayah Kalteng.
“Karena supaya seimbang antara pulau ini, Kalimantan Selatan, Kalteng, Kalbar, jadi satu kekuatan ekonomi yang besar,” tutup Fathan. (asp)
