BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mendorong penegasan batas wilayah administratif.
Hal dilakukan dengn menggelar Rapat Asistensi Teknis Pembuatan Peta dan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota se-Kalteng tentang Batas Kecamatan, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (22/4/2025).
Rapat dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Katma F. Dirun dan diikuti oleh para pejabat serta tenaga teknis dari kabupaten/kota se-Kalteng.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri secara virtual, serta dari Badan Informasi Geospasial dan Biro Hukum Setda Provinsi.
Dalam sambutannya, Katma F. Dirun menekankan pentingnya kejelasan batas kecamatan sebagai dasar penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif.
“Pemerintah saat ini, melalui berbagai regulasi tentang Kebijakan Satu Peta, terus mendorong terwujudnya kepastian batas wilayah sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Katma menambahkan bahwa penataan batas wilayah juga penting untuk mendukung rencana pemekaran kecamatan yang selaras dengan dinamika pertumbuhan dan kebutuhan masyarakat.
Lebih jauh, rapat ini menjadi ajang pembekalan bagi pejabat daerah terkait pemetaan wilayah, penggunaan data geospasial, dan penyusunan peraturan kepala daerah yang sah secara hukum.
Namun, Katma tidak menampik bahwa persoalan batas wilayah kerap menjadi isu kompleks, terutama jika menyangkut sumber daya alam dan kawasan hutan.
“Persoalan batas wilayah cukup kompleks dan seperti menggantung tidak pernah selesai. Apalagi jika di antara batas tersebut mengandung sumber daya alam, apalagi dikaitkan dengan kawasan hutan, cukup kompleks,” tuturnya.
Karena itu, ia mendorong para peserta untuk aktif mendiskusikan dan menginventarisasi permasalahan yang ada di wilayah masing-masing, sekaligus memanfaatkan forum ini untuk berkonsultasi langsung dengan para narasumber.
Rapat ini turut dihadiri Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalteng Jon Lis Berger bersama jajaran kepala bagian terkait. (asp)