BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mematangkan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025.
Salah satunya dilakukan melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (12/6/2025).
Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, menegaskan bahwa masih banyak potensi penerimaan daerah yang belum tergali maksimal, terutama dari sektor bahan bakar minyak (BBM), alat berat, serta potensi lain di sektor sumber daya alam.
“Saya lihat banyak pendapatan daerah yang belum tergali. Kalau semua potensi itu bisa kita maksimalkan, saya yakin hasilnya akan luar biasa,” ucapnya.
Salah satu potensi besar yang disorot yakni transaksi BBM di Kalimantan Tengah yang dinilai cukup tinggi, namun kontribusinya terhadap PAD dinilai belum optimal. Selain itu, penggunaan alat berat serta kendaraan bermotor yang belum sepenuhnya berplat KH juga menjadi perhatian.
“Kalau orang beli BBM di sini, besar sekali dampaknya. Belum lagi alat berat, dan penggunaan plat KH, Itu bisa jadi sumber PAD kalau kita kelola dengan baik,” tambahnya.
Gubernur menilai, upaya menggali potensi tersebut memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum dan seluruh perangkat daerah, agar pengawasan dan penertiban berjalan maksimal.
“Kami akan kerja sama dengan semua pihak, termasuk APH (aparat penegak hukum). Kami ingin data dan bukti di lapangan benar-benar ditindaklanjuti,” tegasnya.
Selain itu, Agustiar juga mengimbau agar perusahaan dan pelaku usaha di Kalteng menunjukkan komitmen terhadap daerah. Di antaranya dengan membeli BBM dari wilayah setempat, membuka rekening di Bank Kalteng, dan memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Kalau mereka cinta Kalimantan Tengah, ya beli BBM-nya di sini, tabungannya di Bank Kalteng, dan pekerjakan tenaga kerja lokal,” ungkapnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Anang Dirjo, menambahkan bahwa rapat tersebut merupakan wujud komitmen gubernur dalam mengoptimalkan PAD, khususnya di sektor 3P yakni Pertambangan, Perkebunan, dan Kehutanan.
“Yang pertama tujuan beliau untuk meningkatkan PAD, di mana adalah penyumbang-penyumbang PAD-nya adalah berada di sektor 3P. Kemudian pengusaha-pengusaha, yaitu pekerja kendaraan bermotor, beliau mengharapkan bahwa agar semua kendaraan operosionalnya berplat KH,” ujarnya.
Anang juga menyampaikan arahan agar seluruh perusahaan di Kalteng segera menyelesaikan kewajiban membayar pajak alat berat, pajak air permukaan, serta membeli BBM dari Wajib Pungut (Wapu) resmi di Kalteng.
“Kemudian harus membeli minyak dari wapu yang sudah kita tunjuk, bukan wapu yang di luar kalteng. Nanti akan merugikan kita, karena pajaknya dibayar di luar daerah dan minyaknya masuk ke Kalteng,” jelasnya
“Beliau juga mengharapkan meminta semua perusahaan itu segera membayarkan pajak alat beratnya. Kemudian juga membayar pajak air permukaan. Apa yang menjadi wewenang kita di provinsi yang wajib dibayarkan oleh pihak investor, itu diminta beliau harus segera mungkin dilakukan. Jangan sampai ada perusahaan-perusahaan lain yang memang tidak mau membayar pajak,” tambah Anang.
Rapat ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarsektor dan menjadi langkah awal optimalisasi potensi pendapatan daerah demi mendukung pembangunan Kalteng yang lebih mandiri dan sejahtera. (asp)
