BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Rendy Lesmana, menyoroti keterlambatan penyelesaian sejumlah proyek konstruksi pertanian yang bersumber dari anggaran Kementerian Pertanian (Kementan).
Salah satu faktor utama yang menyebabkan lambatnya progres pekerjaan perluasan cetak sawah, yakni minimnya ketersediaan alat berat milik penyedia jasa konstruksi.
“Kekurangan alat. Jadi, bahwa kontrak kita antara penyedia kontraktor dengan pihak Satker, dalam ini perpanjangan tangan dari Kementan, itu sesuai dengan apa yang mereka olah ketika pertama kali mendapatkan proyek atau kegiatan tersebut,” jelas Rendy di Palangka Raya, Selasa (16/7/2025).
Ia mengungkapkan, permasalahan internal kontraktor, khususnya soal kurangnya alat kerja hingga alat yang sudah tua, menjadi penghambat utama percepatan proyek Ketahanan Pangan tersebut.
Menyikapi hal itu, tegas Rendy, pihaknya telah memanggil seluruh penyedia jasa konstruksi dan pengawas proyek untuk meminta kepastian penyelesaian pekerjaan.
“Permasalahan sekarang, kenapa mereka tidak memiliki alat yang cukup? Itu kan permasalahan intern mereka. Dan itu yang menyebabkan proses percepatan dari penyelesaian kontruksinya agak melambat. Makanya kami kemarin panggil semua penyedia konstruksi, kemudian bersama para pengawas,” ujarnya.
Diketahui, proses pengawasan proyek pertanian ini turut melibatkan sejumlah perguruan tinggi negeri seperti Universitas Palangka Raya (UPR), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Brawijaya (UNIBRAW), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Padjadjaran (UNPAD).
Rendy menegaskan, apabila pihak penyedia jasa tidak segera memenuhi komitmen terkait penambahan alat dan percepatan pekerjaan, maka kontrak akan diputus.
“Kami minta kepastian, pernyataan dari mereka, kapan kalian bisa tambah alat, kalau tidak, mohon maaf, kita akan putus kontrak. Karena ini adalah anggaran yang cukup besar dari Kementerian. Kami selaku Satker yang bertanggung jawab di daerah, karena anggaran sepenuhnya dari Kementerian Pertanian,” tegasnya. (asp)
