BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Hal ini tercermin dalam Apel Gelar Personel dan Sarana Prasarana Penanggulangan Karhutla Tahun 2025 yang digelar di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (7/9/2025).
Apel yang dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq tersebut dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, unsur Forkopimda, serta Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati.
Sebanyak 1.200 personel dari berbagai unsur dilibatkan, termasuk TNI, Polri, BPBD, OPD, hingga organisasi masyarakat dan perusahaan perkebunan. Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antarlembaga dalam menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Dalam arahannya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara luar biasa, terpadu, dan berkelanjutan.
“Puncak musim kemarau terjadi pada Bulan Juli dan Agustus. Beberapa wilayah mengalami kemarau lebih panjang. Kondisi ini menuntut kewaspadaan kita untuk meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini,” ujar Menteri Hanif.
Ia juga menyampaikan lima poin penting dalam penanganan Karhutla, mulai dari respons cepat, koordinasi lintas sektoral, pencegahan berbasis masyarakat, pemanfaatan teknologi, hingga penegakan hukum.
“Mari kita jadikan Apel Kesiapsiagaan sore ini sebagai simbol untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman Karhutla,” tegasnya.
Menteri Hanif turut mengapresiasi langkah cepat Pemprov Kalteng dalam membangun kolaborasi lintas sektor.
“Jaga semangat kolaborasi dan kesiapsiagaan. Mari jadikan Kalteng contoh penganggulangan Karhutla yang terpadu, cepat, dan berkesinambungan,” tuturnya.
Dalam konferensi pers seusai apel, Menteri Hanif menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat antisipasi di lapangan, khususnya di daerah gambut.
“Bapak Presiden meminta kita semua, terutama teman-teman yang nanti mengantisipasi penanggulangan di darat, karena kalau bicara gambut ini, penanganannya darat dan operasi modifikasi cuaca,” jelas Menteri.
Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dan pusat yang berhasil menekan luas kebakaran secara signifikan. Tahun ini, luas Karhutla tercatat kurang dari 9.000 hektare, jauh menurun dibandingkan tahun 2024 yang hampir mencapai 360.000 hektare.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengonfirmasi kesiapan wilayah Kalteng dalam menghadapi musim kemarau ekstrem dengan menyiagakan 77 Pos Lapangan.
“Kami terus melihat eskalasinya. Kalau meningkat, kami akan bentuk Satuan Khusus. Operasi modifikasi cuaca terus dilakukan,” ujarnya.
BNPB juga telah menyiapkan dua helikopter patroli dan satu unit water bombing yang berada di bawah kendali Gubernur Kalteng selama masa operasi hingga akhir musim kemarau.
“Ini tentu dievaluasi terus. Apabila kurang, ditambah,” tambahnya.
Di sisi lain, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menegaskan pentingnya menjaga kearifan lokal dalam bercocok tanam, termasuk praktik ladang berpindah oleh masyarakat Dayak.
“Tapi ada aturannya harus berjalan, misal 1 Ha, tapi kanan-kirinya tidak boleh ada gambut, tapi itu juga tetap harus dipantau oleh pihak yang berwenang dari Desa,” terang Gubernur.
Langkah terintegrasi yang dilakukan Pemprov Kalteng bersama pemerintah pusat dan elemen masyarakat ini menunjukkan bahwa Karhutla bisa ditekan dengan kerja bersama dan strategi yang adaptif. (asp)
