BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dalam memperkuat sistem kewaspadaan dini masyarakat kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) se-Kalimantan Tengah Tahun 2025.
Kegiatan berlangsung di Aula Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Badan Kesbangpol Kalteng, Selasa (18/11/2025).
Rakor ini menempatkan FKDM sebagai garda terdepan dalam penyediaan informasi lapangan yang menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam mencegah potensi konflik.
Acara dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, yang mewakili Plt Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung.
Dalam arahannya, Darliansjah memberikan apresiasi kepada jajaran FKDM kabupaten/kota serta unsur intelijen dan penegak hukum yang selama ini aktif memberikan laporan dan analisis situasi daerah.
“Rakor FKDM ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, khususnya dalam menghimpun data dan informasi bagi upaya pencegahan konflik sejak dini,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dinamika sosial, politik, ekonomi, hingga perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah bekerja lebih cepat dan berbasis data.
“Peran FKDM sebagai garda terdepan deteksi dini sangat strategis. Data yang akurat dari lapangan menentukan efektivitas pemerintah dalam menjaga kondusivitas daerah,” tuturnya.
Karenanya, ia berharap seluruh unsur FKDM memperkuat jejaring komunikasi di tingkat desa hingga kecamatan agar informasi yang diperoleh semakin komprehensif.
“Melalui Rakor ini, kami berharap kolaborasi antarunsur semakin solid dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kalimantan Tengah,” pungkas Darliansjah.
Di sisi lain, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kalteng, Marsekal Pertama TNI Muhammad Nur, menegaskan kembali pentingnya peningkatan koordinasi FKDM terutama di tengah dinamika sosial yang bergerak cepat.
“FKDM berperan penting dalam menyampaikan informasi awal terkait perkembangan situasi di lapangan. Setiap potensi gangguan perlu dipetakan sejak dini agar langkah antisipasi dapat dilakukan dengan cepat dan terukur,” tandas Kabinda.
Ia menambahkan, efektivitas deteksi dini sangat bergantung pada kualitas integrasi data antarlembaga pemerintah, intelijen, dan masyarakat.
“Sinergi dan pertukaran informasi antarinstansi sangat diperlukan. Dengan komunikasi yang baik, potensi kerentanan dapat dicegah agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka dan dapat dikendalikan lebih awal,” tegasnya.
Rakor ini diharapkan menjadi pondasi penguatan sistem keamanan kewilayahan yang lebih adaptif dan responsif, sekaligus mendorong FKDM berperan lebih aktif dalam menyampaikan isu strategis yang berkembang di masyarakat. (asp)
