BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menargetkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat mencapai 90 persen pada akhir tahun.
Target itu ditegaskan usai Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual, Jumat (26/9/2025).
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng Leonard S. Ampung bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalteng Syahfiri hadir dalam rapat tersebut.
Kepala BKAD Kalteng, Syahfiri mengatakan, rapat ini penting untuk mengevaluasi kondisi APBD daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Ia menegaskan, APBD Perubahan 2025 sudah mendapat persetujuan DPR dan kini sedang dihitung kembali berdasarkan situasi terbaru.
“Dari perhitungan itu, diperkirakan akan ada kenaikan signifikan. Kami berharap dalam sisa waktu tiga bulan ke depan, realisasi pendapatan dan belanja dapat mencapai sekitar 90% sehingga memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Syahfiri.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung masyarakat.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 5,2 persen, dengan Maluku Utara menempati posisi tertinggi mencapai 32,9 persen.
“Pertumbuhan yang tinggi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, salah satunya melalui percepatan realisasi belanja daerah,” tegas Bima Arya.
Ia menambahkan, ada empat langkah utama yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni percepatan belanja daerah, inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, sinkronisasi program strategis nasional dengan program daerah, serta peningkatan kemudahan perizinan usaha.
“Pada triwulan III tahun ini seharusnya realisasi belanja sudah mencapai 70% untuk belanja modal dan barang/jasa serta 75% untuk belanja pegawai, sementara pada akhir tahun ditargetkan mencapai 90–95%,” ujarnya.
Namun, kata dia, meski pendapatan daerah cenderung melebihi target, realisasi belanja justru menurun dibanding tahun lalu akibat sejumlah kendala, seperti keterlambatan penetapan APBD, lambatnya proses lelang, hingga koordinasi dan kualitas SDM yang belum optimal.
Karena itu, pemerintah daerah diminta segera mempercepat kinerja melalui penetapan APBD tepat waktu, percepatan pengadaan, penertiban administrasi dan laporan pertanggungjawaban (LPJ), serta penguatan peran inspektorat. (asp)
