BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran menerima Laporan Eksekutif Daerah Semester I Tahun 2025 serta Policy Brief Kolaborasi dan Monitoring Program Lintas Sektoral dari Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat.
Penyerahan berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur, Istana Isen Mulang, Senin (20/10/2025).
Laporan Eksekutif Daerah tersebut memuat hasil pengawasan strategis terhadap sejumlah sektor prioritas, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Selain itu, laporan juga menyoroti akselerasi persiapan program Kartu Huma Betang Sejahtera, sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara policy brief yang turut disampaikan berfokus pada pembangunan sistem aplikasi kolaborasi dan monitoring program lintas sektoral.
Inovasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengawal serta menjalankan program prioritas lintas sektor.
Dalam kesempatan yang sama, turut dibahas pula arah strategis pengawasan swasembada pangan yang akan menjadi fokus utama pengawasan tematik pada Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 mendatang.
Gubernur Agustiar Sabran yang didampingi Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi dan BPKP.
Ia menegaskan pentingnya peran BPKP dalam mendampingi pelaksanaan program strategis daerah agar berjalan efektif dan transparan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat mengapresiasi sinergi dengan BPKP. Kami berharap pendampingan ini terus dilakukan agar setiap program strategis dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program daerah melalui pendekatan pengawasan yang adaptif dan kolaboratif.
“Kami akan terus mengawal akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program strategis daerah melalui pengawasan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai,” tegas Ilham.
Melalui penguatan sinergi antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Kalteng, diharapkan tata kelola pemerintahan semakin transparan, efektif, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (asp)
