BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menaruh perhatian serius terhadap lonjakan harga gas LPG 3 kilogram di tingkat pengecer yang dinilai sudah sangat membebani masyarakat, terutama di wilayah pelosok atau pedalaman.
Kesenjangan harga yang tajam menjadi sorotan utama saat tim gabungan melakukan pemantauan harga dan ketersediaan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) bulan suci Ramadan 1447 Hijriah di Pasar Besar Palangka Raya, Kamis (5/2/2026).
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengungkapkan keprihatinannya atas harga gas subsidi yang mencapai Rp35.000 hingga Rp38.000 di wilayah Kota Palangka Raya.
Kondisi ini kian memprihatinkan di daerah pedalaman di Kalteng, yang mana harga per tabung melon tersebut dilaporkan menembus angka Rp50.000 hingga Rp60.000.
Guna mengatasi persoalan menahun ini, Yuas mendorong adanya inovasi regulasi di tingkat pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur margin harga di tingkat pengecer secara lebih adil dan transparan.
“Sesuai arahan, kami ingin mendorong pemerintah kabupaten/kota agar dapat menciptakan inovasi kebijakan terkait penetapan harga di tingkat pengecer yang dihitung berdasarkan jarak angkut,” ujar Yuas Elko.
Ia mengusulkan agar penetapan harga eceran mempertimbangkan zonasi distribusi sehingga masyarakat di desa terpencil tetap mendapatkan harga yang rasional.
“Misalnya dari pangkalan ke pengecer itu kan menurut dihitung berdasarkan jarak angkut misalnya. Di desa A misalnya ada mungkin 23 ribu, di desa B mungkin sampai 25 ribu. Nah, itu sebenarnya kreasi sebenarnya saya inginkan seperti itu, cuma kita kan hanya sebatas mengajukan suatu pemikiran ya, belum menjadi suatu kebijakan daerah secara menyeluruh,” jelas Yuas.
Selain masalah energi, Pemprov Kalteng juga memastikan stabilitas kebutuhan pokok lainnya aman terkendali. Yuas mengimbau agar masyarakat tidak melakukan aksi borong atau panic buying yang justru dapat memicu kelangkaan semu di pasar.
Ia meminta warga tetap berbelanja dengan bijak sesuai kebutuhan operasional rumah tangga.
Sebagai langkah nyata dalam menjaga daya beli masyarakat selama momentum Ramadan, Yuas menegaskan bahwa intervensi pasar akan segera dilakukan melalui instrumen Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Pemerintah Provinsi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga berencana menggelar pasar murah atau pasar penyeimbang guna menjaga stabilitas harga dan daya beli Masyarakat,” tegasnya. (asp)