BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) tengah mematangkan skema Kredit UMKM Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh (HAGUET).
Program inovatif ini dirancang sebagai solusi komprehensif untuk menjawab kendala permodalan yang selama ini menghambat pertumbuhan pelaku usaha kecil di Bumi Tambun Bungai.
Dalam rapat pematangan yang digelar virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng baru-baru ini, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H. Darliansjah, menekankan bahwa intervensi permodalan harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengatasi hambatan akses kredit formal.
“Intervensi yang dilakukan tidak cukup hanya melalui subsidi bunga, tetapi harus terintegrasi mulai dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha secara menyeluruh,” ujar Darliansjah, mewakili Pj Sekda Kalteng, Linae Victoria Aden.
Ia mengungkapkan bahwa, mayoritas UMKM di Kalteng masih menghadapi persoalan klasik, mulai dari tingginya biaya dana hingga status yang belum layak bank (bankable) karena keterbatasan agunan dan sistem pembukuan yang lemah.
Skema HAGUET hadir dengan model kolaborasi antara Pemprov Kalteng, Bank Kalteng, dan lembaga penjamin.
Keunggulan utama program ini adalah konsep subsidi bunga dan berbagi risiko (risk sharing) yang memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan pinjaman dengan bunga nol persen.
Secara teknis, suku bunga kredit sebesar 6 persen per tahun akan ditanggung bersama, di mana 3 persen disubsidi oleh pemerintah daerah melalui APBD dan 3 persen lainnya oleh pihak perbankan.
Dengan mekanisme ini, debitur hanya memiliki kewajiban untuk membayar pokok pinjaman saja.
Program ini menargetkan sekitar 3.000 pelaku usaha di sektor prioritas seperti pangan lokal, perikanan, ekonomi kreatif, hingga hilirisasi produk desa, dengan plafon kredit maksimal Rp50 juta per debitur.
Untuk mengatasi masalah agunan, PT Jamkrida Kalteng akan memberikan penjaminan kredit dengan cakupan hingga 70 persen.
Tak hanya soal uang, HAGUET juga mengedepankan digitalisasi melalui dashboard monitoring untuk memantau kinerja UMKM dan risiko kredit secara real-time.
Dari sisi dampak ekonomi, program ini diproyeksikan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah hingga Rp225 miliar serta menyerap hingga 9.000 tenaga kerja.
Pemprov Kalteng saat ini tengah mempercepat penyusunan regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) guna memastikan penyaluran kredit tepat sasaran.
Melalui Kredit HAGUET, pemerintah daerah optimistis inklusi keuangan akan meningkat dan mendorong UMKM Kalimantan Tengah untuk naik kelas dan lebih berdaya saing. (asp)