BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar pertemuan guna mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai dampak dari dinamika harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Rapat tersebut dipimipin oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur setempat, Senin (20/4/2026).
Gubernur menegaskan bahwa kebutuhan energi di Kalimantan Tengah sangat tinggi, sehingga manajemen distribusi dari depot di Pulang Pisau, Sampit, hingga Pangkalan Bun harus dilakukan secara presisi dan merata.
“Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya pada wilayah-wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini penting agar distribusi BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” ujar Gubernur Agustiar Sabran pada Rapat Koordinasi Antisipasi Kenaikan Harga akibat dampak kenaikan BBM.
Agustiar mewanti-wanti bahwa persoalan energi dapat menjadi ancaman serius bagi laju inflasi daerah jika tidak ditangani dengan langkah-langkah konkret dan cepat.
Salah satu terobosan yang diinstruksikan Gubernur adalah pemanfaatan teknologi untuk menutup celah penyimpangan di lapangan.
“Kita perlu memperkuat pengawasan, termasuk jika diperlukan dengan pemanfaatan teknologi seperti pemantauan distribusi berbasis GPS, dokumentasi lapangan, serta pengawasan langsung hingga ke SPBU,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden, menyatakan bahwa pemerintah daerah terus menjalin komunikasi intensif dengan Pertamina untuk memastikan kelancaran pasokan.
Penertiban terhadap praktik penimbunan dan kecurangan distribusi menjadi fokus utama dalam masa transisi ini.
“Komunikasi publik yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya kepanikan,” kata Linae Victoria Aden.
Linae menambahkan, selain monitoring harga dan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar, pemerintah juga menyiapkan jaring pengaman sosial untuk melindungi daya beli masyarakat melalui operasi pasar dan bantuan sosial.
Di sisi lain, pihak Pertamina melaporkan telah melakukan langkah antisipatif melalui penguatan stok dan monitoring distribusi secara real-time. Gubernur pun mendorong adanya efisiensi di lapangan, termasuk pengaturan waktu pelayanan guna mencegah antrean panjang di SPBU.
“Sekali lagi, mari kita perkuat kolaborasi dan gotong royong dalam mengantisipasi potensi kelangkaan BBM dan LPG. Pastikan subsidi tepat sasaran, dan tidak ada celah sekecil apa pun untuk penyalahgunaan,” tandas Gubernur.
Rakor ini diharapkan menghasilkan peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi yang efektif, sehingga stabilitas sosial dan ekonomi di Bumi Tambun Bungai tetap terjaga di tengah tantangan kenaikan harga energi global. (asp)