BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat budaya integritas melalui pendidikan antikorupsi.
Komitmen tersebut disampaikan saat mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026.
Kegiatan tersebut rangkaikan dengan peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi bersama Kementerian Dalam Negeri RI, di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (11/5/2026).
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, hadir pada kesempatan tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah komoditas strategis masih mengalami kenaikan harga di berbagai wilayah Indonesia, di antaranya cabai merah, minyak goreng, bawang merah, gula pasir, dan beras.
Menanggapi kondisi tersebut, Yuas menegaskan pemerintah daerah terus memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat.
“Seluruh perangkat daerah yang membidangi pengendalian inflasi wajib melakukan langkah cepat dan responsif terhadap kondisi di masyarakat, agar kebutuhan pokok tetap tersedia dan mudah dijangkau masyarakat,” ucapnya.
Ia mengatakan langkah antisipatif terus diperkuat melalui pengawasan distribusi BBM dan LPG subsidi, pelaksanaan pasar murah, serta koordinasi intensif bersama Bulog, Bank Indonesia, aparat keamanan, dan perangkat daerah terkait.
Menurut dia, pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kilogram juga menjadi perhatian serius agar penyaluran tetap tepat sasaran dan tidak memicu gejolak harga di lapangan.
Selain fokus pada pengendalian inflasi, pemerintah daerah juga mendukung penguatan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pembangunan karakter generasi muda.
Peluncuran buku panduan dan bahan ajar antikorupsi dinilai menjadi langkah strategis dalam menanamkan nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas sejak dini.
Pemprov Kalteng berharap pengendalian inflasi yang efektif serta penguatan pendidikan antikorupsi dapat berjalan beriringan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, sejahtera, dan berdaya saing. (asp)