BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan 10.700 personel gabungan di seluruh wilayah provinsi.
Kekuatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Pemprov Kalteng, BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri hingga kelompok relawan masyarakat.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 5.300 personel merupakan relawan yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Api (MPA), Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK), Barisan Pemadam Kebakaran (Balakar) dan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar).
Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, mengatakan keberadaan relawan menjadi kekuatan penting dalam mempercepat penanganan ketika titik api mulai muncul. Karena itu, seluruh unsur diminta bergerak dalam koordinasi yang terarah.
Hal tersebut disampaikan Agustiar saat memimpin Apel Gelar Pasukan Penguatan Penanganan Karhutla di Halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin (31/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menekankan kesiapan menghadapi karhutla tidak hanya diukur dari jumlah personel, tetapi juga kesiapan perlengkapan, logistik serta pemahaman terhadap tugas di lapangan.
“Pastikan personel kita siap dan memahami tugas, memiliki perlengkapan dan logistik yang memadai, serta dalam koordinasi yang jelas. Pastikan mereka semua terlindungi,” kata Agustiar.
Penguatan penanganan karhutla juga didukung penetapan status tanggap darurat bencana karhutla melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/230/2026 tertanggal 31 Agustus 2026.
Status tersebut menjadi dasar untuk memperkuat pengerahan sumber daya, termasuk personel dan logistik, serta koordinasi antara posko utama, unit taktis di lapangan dan kelompok relawan.
Dengan kekuatan 10.700 personel, Pemprov Kalteng menargetkan setiap kejadian karhutla dapat ditangani sedini mungkin agar kebakaran tidak meluas dan dampak asap terhadap masyarakat dapat ditekan.
Selain mengandalkan kesiapan aparat dan relawan, masyarakat juga diharapkan ikut memperkuat upaya pencegahan dengan tidak melakukan pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran. (asp)