Pemkab Audiensi Penyusunan Roadmap Percepatan Digitalisasi Daerah

WhatsApp Image 2023 08 01 at 4.07.56 PM
Wakil Bupati Gumas, Efrensia LP Umbing, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng Taufik Saleh, dan Kepala Bapenda Edison, saat berfoto bersama dengan peserta audiensi dan koordinasi TP2DD, di ruang rapat lantai 1 kantor bupati, Selasa (1/8/2023)

BALANGANEWS, melalui badan pendapatan daerah () setempat melaksanakan audiensi dan koordinasi tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD), dengan mendapatkan pendampingan dari Kepala Perwakilan Provinsi .

”Audiensi ini untuk menyusun peta jalan atau roadmap percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, yang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 405 tahun 2022 tentang Pembentukan TP2DD,” ujar Wakil Bupati Gumas, Efrensia LP Umbing, Selasa (1/8/2023).

ADE S

Dia mengatakan, dengan perkembangan untuk mendukung penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan memperluas akseptasi pembayaran digital daerah, maka diperlukan koordinasi dan kebersamaan dalam melaksanakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

”Perlu kerjasama dari berbagai pihak dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, karena salah satu masalah yang dihadapi adalah jaringan telekomunikasi yang belum tersedia sampai ke desa-desa,” katanya.

Dia meminta seluruh agar bisa mengubah transaksi dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non tunai yang berbasis digital dengan tujuan mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.

”Melalui transaksi berbasis digital, akan dapat meningkatkan potensi penerimaan pemerintah daerah, melalui pemanfaatan , inovasi produk dan seluruh distribusi,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Gumas Edison mengakui, audiensi dan koordinasi TP2DD ini bertujuan untuk mendorong mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta mendorong integrasi, ekonomi dan keuangan digital dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.

”Audiensi ini juga untuk mengetahui dan mendengarkan saran dan masukan dari TP2DD, sehingga dapat disusun rekomendasi kebijakan strategi dan rencana aksi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang memperhatikan arah kebijakan daerah atau pemerintah pusat,” tukasnya. (ahs)