BALANGANEWS, KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.
Ini dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 serta untuk penyempurnaan penyusunan RKPD tahun 2024.
“Musrenbang merupakan momentum menyatukan aspirasi dari berbagai unsur pelaku pembangunan yang diintegrasikan dengan berbagai bidang urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan serta bersifat sektoral atau lintas sektoral dari pemerintah provinsi dan pusat,” kata Wakil Bupati Gumas, Efrensia LP Umbing, Selasa (21/3/2023).
Dia menuturkan, Musrenbang ini juga merupakan forum strategis bagi berbagai pihak dalam memberi masukan dan merumuskan rencana pembangunan secara kolaboratif dengan melibatkan para pelaku pembangunan, yakni pemerintah daerah baik itu eksekutif maupun legislatif, masyarakat, dan swasta atau dunia usaha, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam menyusun perencanaan harus fleksibel dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, untuk menyerap aspirasi sesuai kebutuhan pembangunan serta membangkitkan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan,” ujarnya.
Dia mengatakan, Musrenbang tahun ini memiliki makna yang sangat penting, karena merupakan penjabaran tahun ke-5 atau terakhir dari RPJMD Kabupaten Gumas tahun 2019-2024.
“Untuk mencapai itu, perlu kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat. Kita harus terpacu untuk lebih bersemangat dalam mewujudkan Kabupaten Gumas bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Yantrio Aulia mengakui, Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten tahun 2024 terkait kondisi umum, kerangka ekonomi, sasaran prioritas, arah kebijakan, rencana kerja dan kinerja pemerintahan Daerah. Diharapkan adanya saran pendapat dari berbagai pihak terkait.
“Musrenbang diikuti anggota DPRD kabupaten, seluruh perangkat daerah, delegasi dari kecamatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama. Sedangkan narasumber dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, perangkat daerah provinsi dan kabupaten, tim penyusunan RKPD kabupaten, tim penyusunan renja perangkat daerah, panitia/tim anggaran eksekutif maupun legislatif,” pungkasnya. (ahs)
