BALANGANEWS, KASONGAN – Sekda Katingan Pransang hadiri launching reforma Agraria dari Kementerian Agraria, Senin pagi (22/4/2024), di aula Bappedalitbang Kabupaten Katingan
Dari penjelasan yang disampaikan oleh Dirjend Agraria dalam. zoom meeting padi pagi tadi menurut Sekda Katingan Pransang, mengenai pendataan tanah HTR/BPN tersebut, melalui laporan dari kepala HTR/BPN Kabupaten Katingan, lebih dari 31.000 sertifikat aset tanah baik milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan maupun milik masyarakat Katingan pada umumnya semuanya sudah ada sertifikatnya dan sudah diserahkan ke masing-masing pemiliknya.
Kemudian, dari 31.000 lebih sertifikat yang sudah diserahkan ke masing-masing pemiliknya tersebut, dirinya mengucapkan rasa syukur dengan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria yang diterapkan oleh Presiden kita Joko Widodo (Jokowi) ini.
“Bukan hanya di ibukota saja, tapi ditindaklanjuti sampai ke daerah, termasuk juga di Kabupaten Katingan,” kata Pransang.
Dengan sudah adanya legalitas tanah tersebut maka ribuan masyarakat Katingan yang memiliki sertifikat tersebut menurutnya, tentu saja dapat membangun usaha ataupun meningkatkan atau memperluas usahanya lebih besar lagi, dengan cara mengajukan kredit kepada pihak Perbankan atau kepada pihak Bank.
Maksudnya, dengan memiliki sertifikat yang berarti tanah yang kita miliki itu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya, sertifikat dapat digunakan sebagai jaminan untuk pengajuan kredit untuk meningkatkan modal usaha kita. Sebab, kalau kita hanya mengagunkan surat pernyataan tanah atau Surat Keterangan Tanah (SKT) saja menurutnya, untuk memperoleh kredit maksimal hanya Rp 5 juta saja.
“Sedangkan bermodal sertifikat bisa memperoleh pinjaman hingga ratusan juta rupiah,” terangnya, seraya menjelaskan bahwa launching Reforma Agraria ini digelar secara nasional.
Selanjutnya, dirinya berharap kepada masyarakat, selain bisa memberdayakan, juga bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin, dengan fasilitas dan kegiatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah guna meningkatkan ekonomi.
“Karena sejumlah Perbankan juga sudah menyiapkan hal dimaksud. Tinggal masyarakatnya saja, bagaimana bisa memanfaatkan sertifikat yang dimilikinya,” pungkasnya. (abu)
