BALANGANEWS, KASONGAN – Dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan harus netral.
Demikian tegas Sekda Katingan, Pransang, yang diungkapkannya kepada sejumlah awak media, usai dirinya menghadiri serah terima jabatan (sertijab) kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Katingan, Jum’at pagi (2/8/2024) kemarin, di kantor Bapenda setempat.
Netralitas ini menurutnya, sangatlah penting kita ketahui dan kita laksanakan. Karena, dengan maksud untuk menjaga profesionalisme dan integritas pemerintahan selama proses Pilkada. “Pasalnya, netralitas ASN merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan Pilkada yang adil, jujur dan demokratis,” kata Pransang.
Bahkan, netralitas ASN menurutnya, adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa, proses Pilkada berjalan lancar, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. “Dengan demikian, ASN harus mampu menjaga jarak dan tidak terlibat dalam politik praktis agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga,” ujarnya.
Terkait Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Pilkada Bupati-Wakil Bupati (Wabup) Katingan yang pada saat ini sudah mulai dilaksanakan tahapan-tahapannya di kabupaten Katingan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Katingan sebagai penyelenggara Pilkada tahun 2024 ini, dirinya menginstruksikan kepada seluruh ASN (PNS dan PPPK) se-Kabupaten Katingan agar tetap menjaga kebersamaan dalam situasi politik yang ada, dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau terindikasi ketidaknetralan.
Kendati netralisme harus dijaga sebaik mungkin, namun yang namanya ASN menurutnya, juga sama dengan masyarakat biasa yang pada dasarnya, juga mempunyai hak pilih, sehingga masyarakat yang berstatus ASN juga diperbolehkan untuk mendengarkan visi dan misi pasangan calon (paslon). “Baik paslon Gubernur-Wagub Kalteng maupun paslon Bupati-Wabup Katingan saat mereka melakukan kampanye terbuka,” terangnya.
Selanjutnya, sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih dalam Pilkada serentak pada tahun 2024 ini menurutnya, tentu saja ingin mengetahui dengan jelas, program-program yang dikemukakan oleh masing-masing paslon. Sehingga, ASN pun tidak dilarang hadir ketika ada paslon melaksanakan kampanye terbuka, dengan tujuan ingin mendengarkan program-program apa saja yang ditawarkan oleh masing-masing paslon, siapapun paslonnya. “Sebab, kalau kita ingin menggunakan hak suara tentu saja harus kita lihat dan dengarkan terlebih dahulu visi-misi dan sejumlah program yang ditawarkan oleh masing-masing paslon,” ungkapnya.
Meskipun tidak dilarang datang dan mendengarkan paslon yang tengah berkampanye terbuka di satu tempat terbuka, namun ASN yang datang dan mendengarkan di tempat tersebut menurutnya, selain tidak diperbolehkan menggunakan pakaian dan atribut ASN menurutnya, juga tidak diperkenankan mengucapkan yel-yel seperti yang dikatakan oleh para pengusung atau yang dilakukan oleh tim suksesnya dan para relawan serta konstituennya. “Artinya, ketika datang ke tempat paslon yang tengah berkampanye terbuka itu, ASN yang bersangkutan hanya bisa sebagai pendengar saja,” pungkasnya. (abu)