BALANGANEWS, KATINGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemlab) Katingan menggelar Forum Konsultasi Publik guna menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait rencana penambahan penyertaan modal di PT. Bank Kalteng.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bappedalitbang Kabupaten Katingan ini dibuka oleh Plt. Asisten II Setda Kabupaten Katingan, Eka Surya Dilaga pada Kamis (12/09/2024).
Hadir dalam forum tersebut, Kepala BKAD Katingan, Toto Jaya, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Yusuf Salamat, perwakilan pimpinan PT. Bank Kalteng Palangka Raya, Theresiatantri, pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Kasongan, Hariwanto dan sejumlah Kepala OPD.
Dalam sambutannya yang disampaikan Plt. Asisten II, Sekda Katingan Pransang menggarisbawahi bahwa PT. Bank Kalteng merupakan mitra penting bagi Pemkab Katingan sejak tahun 2002, dengan posisi kas daerah berada di bank tersebut.
“Kurang lebih 22 tahun Kabupaten Katingan sudah menjalin kerja sama dengan PT. Bank Kalteng,” ujarnya.
Eka Surya Dilaga menyampaikan bahwa Pemkab Katingan berharap Bank Kalteng terus berinovasi agar kepercayaan publik dari pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat umum semakin kuat.
“Jika kita melihat dari angka yang diterima, apabila ditambah dengan dividen Tahun 2023 bisa mencapai lebih dari 50 persen dari investasi yang telah kita berikan,” ungkapnya.
Forum konsultasi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Katingan. “Kita juga mengharapkan, agar di tahun 2025 nanti devidennya semakin besar,” tambahnya.
Setelah proses konsultasi publik selesai, Raperda ini akan dibahas oleh DPRD Katingan sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah. Eka berharap langkah ini mempercepat proses pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Pemkab Katingan berkomitmen untuk selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, guna menciptakan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan public. (asp)
