BALANGANEWS, KASONGAN – Ayo, genjot Pendataan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Katingan. Demikian ajakan dari Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Rudi Hartono, S.Sos kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan. Ajakannya ini diungkapkannya kepada sejumlah media, Minggu (2/1/2022) kemarin.
Pasalnya, yang memenuhi target dalam menghimpun PAD untuk tahun 2019 dan di tahun anggaran 2020, berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) beberapa waktu lalu menurut Rudi belum msksimal. “Bahkan ada beberapa OPD lainnya masih jauh di bawah target,” terangnya.
Pasalnya, ada beberapa kendala yang menjadi penyebab belum terpenuhinya target PAD di beberapa OPD dimaksud. Diantaranya selain masih ada sebagian infrastruktur jalan darat di wilayah kecamatan yang belum terkoneksi. “Selain itu, juga kurangnya inovasi dari OPD itu sendiri,” akunya.
Terkait dengan penyebab wilayah yang belum terkoneksi ruas jalan darat dimaksud menurutnya seperti di wilayah kecamatan Mendawai dan Katingan Kuala bagian selatan (hilir) serta di wilayah kecamatan Bukit Raya di bagian utara (hulu). Masyarakat di kecamatan Katingan Kuala, Mendawai dan Bukit Raya itu sebenarnya begitu aspiratif untuk mengurus dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, kalau yang dibayar hanya dengan kisaran antara Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu saja pertahun, mungkin mereka enggan untuk membayarnya ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) yang berkantor di Kasongan. “Pasalnya, uang transportasinya jauh lebih besar dari pada kewajiban membayar PBB-nya,” aku legislator Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Begitu pula dengan mengurus dan membayar Izin Mendirikan Bangunan (IMB), baik rumah sebagai tempat tinggalnya maupun IMB sarang burung wallet. Khusus untuk IMB gedung sarang burung wallet ini menurutnya meskipun yang sudah berdiri di bumi Penyang Hinje Simpei ini, sekitar 2.000 unit, namun yang sudah mengantongi IMB hanya sekitar 200 buah saja atau sekitar 10 persen saja. Penyebabnya juga sama dengan pembayaran PBB.
Oleh karena itu, anggota dewan asal daerah pemilihan (dapil ) Katingan III ini berharap kepada OPD yang menangani masalah PBB dan IMB ini, selain melakukan jemput bola, dengan cara menurunkan langsung stafnya ke beberapa wilayah kecamatan, juga mencari solusi lainnya. “Sehingga, masyarakat di desa-desa dan di kecamatan yang jauh dari ibukota Kabupaten, bisa mengurus dan sekaligus membayar PBB dan IMB dimaksud,” pintanya.
Sedangkan inovatif yang dimaksud menurutnya, masing-masing OPD jangan hanya menerbitkan perizinan dan melakukan penagihan PBB serta IMB atau pajak dan retribusi saja kepada masyarakat, tapi harus pula mencari ide atau gagasan, bagaimana cara agar masyarakat bersedia dengan hati nuraninya untuk mengurus dan membayar semua kewajibannya. “Salah satu caranya, OPD yang membidangi masalah perizinan, pajak dan retribusi ini adalah, memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan bidangnya masing-masing. Sehingga mereka mau membayar kewajibannya,” saran mantan jurnalis ini. (abu)
