BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon, menyoroti penurunan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada lambannya penanganan kerusakan jalan di berbagai wilayah provinsi tersebut.
Ia menegaskan bahwa persoalan jalan rusak bukan semata karena lemahnya perhatian pemerintah daerah, tetapi akibat keterbatasan dana dari pusat yang berimbas pada tertundanya berbagai proyek perbaikan infrastruktur.
“Jalan negara itu pembinaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi, penanganan dan pembiayaannya berasal dari Kementerian PUPR. Kalau anggaran pusat menurun, otomatis berdampak ke daerah,” jelas Lohing, Senin (3/11/2025).
Menurutnya, seluruh ruas jalan berstatus jalan negara menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, sementara di daerah pelaksana teknis dilakukan oleh Balai PUPR.
Ia mengungkapkan bahwa kondisi geografis Kalimantan Tengah yang luas dan sebagian besar masih berupa kawasan hutan serta lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur. Namun, penurunan anggaran justru membuat proses perbaikan jalan semakin tidak optimal.
“Sebelum tahun 2025, rata-rata dana dari pusat mencapai Rp1 triliun untuk penanganan jalan di Kalteng. Sekarang, turun hingga tidak sampai 30 persen dari angka itu. Jelas sekali, ini sangat mempengaruhi kemampuan daerah memperbaiki jalan,” bebernya.
Dengan keterbatasan anggaran, banyak ruas jalan di kabupaten dan kota yang kini rusak parah dan sulit dilalui, terutama di wilayah pedalaman. Padahal, kata Lohing, jalan merupakan urat nadi utama aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dengan wilayah seluas ini dan kondisi geografis yang cukup menantang, seharusnya alokasi anggaran dari pusat justru ditingkatkan, bukan dikurangi. Kalau tidak, maka kerusakan jalan akan semakin meluas dan menghambat pergerakan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kalteng. Menurutnya, di beberapa daerah seperti Murung Raya, Gunung Mas, dan Seruyan, banyak jalan penghubung antar desa dan kecamatan yang rusak berat akibat keterbatasan dana pemeliharaan.
Melihat kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Kalteng mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, agar melakukan evaluasi terhadap kebijakan alokasi dana pembangunan infrastruktur di daerah.
Lohing menekankan, perhatian terhadap wilayah-wilayah dengan cakupan geografis luas seperti Kalteng harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional.
“Kami berharap ke depan pemerintah pusat bisa lebih proporsional dalam membagi anggaran. Pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk kepentingan kota besar, tapi juga daerah-daerah terpencil yang masih membutuhkan akses jalan layak,” pungkasnya. (asp