BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, menyoroti masih rendahnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Hulu Kapuas, terutama di Kecamatan Mandau Talawang dan Kapuas Hulu.
Dalam hasil kunjungan kerjanya di delapan titik wilayah tersebut baru-baru ini, Bambang menemukan bahwa masyarakat di daerah hulu masih menghadapi keterisolasian akibat keterbatasan akses jalan, listrik, dan jaringan komunikasi.
“Berdasarkan hasil kunjungan kerja di delapan titik wilayah tersebut di Mandau Talawang dan di Kapuas Hulu masih banyak masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses dasar, terutama pada sektor infrastruktur jalan, listrik, dan jaringan komunikasi,” ucapnya, Selasa (11/11/2025).
Ia menjelaskan, sebagian besar warga di wilayah pedalaman Kapuas hingga kini masih bergantung pada jalur sungai sebagai akses utama transportasi. Kondisi ini membuat biaya logistik dan mobilitas masyarakat menjadi lebih tinggi, terutama untuk kegiatan ekonomi dan sosial.
“Kondisi infrastruktur jalan di sejumlah desa, terutama menuju pusat kecamatan, masih belum memadai. Beberapa ruas jalan dan jembatan bahkan belum dapat dilalui secara optimal,” tambahnya.
Selain jalan, Bambang juga menyoroti masalah ketersediaan listrik. Di Kecamatan Mandau Talawang, jaringan listrik PLN baru mulai beroperasi di sebagian wilayah seperti Desa Sepinang, sementara banyak desa lainnya masih bergantung pada energi alternatif.
“Program energi alternatif seperti PLTS memang sudah ada, namun belum mampu menjangkau seluruh warga. Padahal listrik merupakan kebutuhan mendasar dalam meningkatkan kualitas hidup,” lanjutnya.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah akses jaringan komunikasi. Ia menilai, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, masyarakat di daerah hulu belum bisa sepenuhnya menikmati manfaatnya karena keterbatasan sinyal dan infrastruktur telekomunikasi.
“Ada tiga hal mendasar yang perlu segera diperhatikan, yakni jalan, listrik, dan jaringan. Ketiganya merupakan kunci untuk membuka isolasi dan mempercepat pembangunan,” ungkapnya.
Bambang berharap pemerintah provinsi dan kabupaten dapat bersinergi mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah terpencil tersebut.
Ia menekankan bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi fokus utama agar masyarakat di pedalaman tidak tertinggal dari daerah lain.
Menurutnya, pembangunan yang inklusif dan berkeadilan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana akses dasar seperti transportasi, energi, dan informasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah paling terpencil Kalimantan Tengah. (asp)
