BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pengawasan pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) menjadi perhatian utama kalangan legislatif di DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).
Anggota DPRD Kalteng, Yetro Midel Yoseph, menegaskan lembaganya berkomitmen memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan.
Menurut Yetro, saat ini DPRD masih dalam tahap mencermati proses awal pendistribusian kartu di lapangan.
Dia menyebut, secara kelembagaan belum ada arahan khusus dari pimpinan terkait keterlibatan teknis DPRD dalam distribusi. Namun, hal itu tidak mengurangi fungsi kontrol yang melekat pada legislatif.
“Jujur saja, kami saat ini masih memantau. Kami belum mendapat penunjukan atau arahan lebih lanjut dari pimpinan terkait peran DPRD dalam pendistribusian. Namun yang utama, kami fokus pada pengawasannya,” ujar Yetro baru-baru ini.
Ia menambahkan, setelah proses peluncuran dan distribusi dilakukan secara menyeluruh, DPRD akan mengoptimalkan agenda kunjungan kerja dan reses untuk menggali respons masyarakat.
Langkah itu dinilai penting guna mengetahui sejauh mana efektivitas program dapat dirasakan penerima manfaat.
Melalui reses, DPRD akan memastikan masyarakat memperoleh akses yang jelas terhadap program, memahami mekanismenya, serta benar-benar merasakan dampak dari KHBS.
Politisi PDIP ini juga menegaskan bahwa urusan teknis pendistribusian merupakan kewenangan dinas terkait di lingkungan pemerintah daerah.
DPRD, kata dia, tetap menghormati mekanisme yang telah ditetapkan, sembari menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan program berlangsung transparan dan tepat sasaran.
Dengan pengawasan yang melekat, ia berharap KHBS tidak hanya menjadi program simbolis, melainkan benar-benar memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah. (asp)