Rumiadi: Integritas Harus Dimulai dari Desa, Bahitom Telah Menunjukkan Contoh Nyata

14

BALANGANEWS, Murung Raya – Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, menekankan bahwa pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih harus dimulai dari level paling dasar, yaitu desa. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Penilaian Desa Percontohan Anti Korupsi di Desa Bahitom, Kecamatan Murung, Senin (3/11/2025).

Di hadapan unsur Forkopimda dan tim penilai Provinsi Kalimantan Tengah, Rumiadi menyampaikan apresiasi mendalam atas terpilihnya Desa Bahitom sebagai wakil Murung Raya dalam penilaian desa berintegritas tahun ini.

“Kami bangga karena Desa Bahitom menjadi pelopor dan wakili Murung Raya dalam program desa percontohan anti korupsi. Ini bukti nyata bahwa semangat transparansi dan akuntabilitas sudah tumbuh dari tingkat desa,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong terciptanya sistem pemerintahan desa yang bersih dan terbuka, terutama karena desa merupakan pusat pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Integritas adalah pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kami di DPRD mendorong agar seluruh perangkat desa menjadikan nilai-nilai anti korupsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas,” lanjutnya.

Rumiadi berharap penilaian ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi pendorong munculnya budaya kerja yang lebih jujur, akuntabel, dan bertanggung jawab. Menurutnya, keberhasilan Desa Bahitom dapat menjadi inspirasi bagi seluruh desa di Murung Raya untuk membangun pemerintahan yang dipercaya publik.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Murung Raya Heriyus, Kajari Taufik, Danramil Kapten Inf M. Saroni, Kapolsek Murung Ipda Yakubus Riko, serta Tripika Kecamatan Murung dan perangkat desa lainnya. Tim Penilai Desa Anti Korupsi dari Provinsi Kalimantan Tengah juga memberikan evaluasi dan pembinaan terkait beberapa aspek tata kelola desa.

Dengan semangat kolaboratif itu, pemerintah daerah berharap lahir lebih banyak desa yang mampu menerapkan prinsip transparansi sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat secara optimal. (asp)