BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Permasalahan pengangguran di Kota Palangka Raya menjadi perhatian serius DPRD setempat. Sekretaris Komisi III DPRD Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, mendorong adanya sinergi lintas sektor untuk menekan angka pengangguran sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Menurutnya, penanggulangan pengangguran tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah kota, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan pelatihan kerja harus terintegrasi agar tercipta link and match antara kebutuhan pasar dengan kompetensi angkatan kerja.
“Kita butuh sinergi konkret, bukan sekadar program yang tumpang tindih. Anak-anak muda harus dibekali keterampilan relevan agar siap masuk ke dunia kerja, baik formal maupun informal,” ujar Rana, Senin (26/5/2025).
Rana mengapresiasi program pelatihan vokasi yang dijalankan Dinas Tenaga Kerja. Namun, ia menilai kualitas dan cakupan program tersebut perlu ditingkatkan hingga ke tingkat kelurahan. “Jangan sampai pelatihan hanya menyentuh pusat kota. Warga di pinggiran juga harus dijangkau agar upaya kita tidak timpang,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran UMKM dan koperasi dalam membuka lapangan kerja baru. Pemerintah, kata Rana, perlu memberikan kemudahan akses permodalan dan pendampingan wirausaha, terutama bagi generasi muda yang ingin membuka usaha sendiri.
“Kalau tidak bisa masuk pasar kerja formal, solusinya adalah menjadi pelaku usaha. Tapi mereka butuh pendampingan sejak awal,” ujarnya.
Selain itu, integrasi data ketenagakerjaan dinilai penting agar program pemerintah lebih tepat sasaran. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan juga diperlukan agar kurikulum pelatihan selaras dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.
Rana berharap Pemko Palangka Raya segera membentuk forum kolaboratif lintas sektor untuk menyusun peta jalan pengurangan pengangguran yang terukur dan berkelanjutan. “Kami siap mendukung melalui kebijakan anggaran maupun regulasi, asalkan semua pihak fokus pada solusi jangka panjang,” tutupnya. (udi)
