Balanganews, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya kembali menegaskan komitmen agar pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama, meskipun daerah tengah terdampak pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menyebut kondisi fiskal saat ini harus dimaknai sebagai momentum penguatan tata kelola dan inovasi layanan, bukan alasan untuk menurunkan kualitas pengabdian birokrasi.
“Efisiensi memang wajib dilakukan semua daerah. Tapi yang jauh lebih penting, masyarakat tidak boleh merasakan penurunan layanan. Pemerintah harus lebih kreatif dalam mencari solusi,” ujarnya, Selasa (4/11/2025).
Legislator ini mengingatkan, semangat aparatur jangan sampai ikut melemah hanya karena tekanan anggaran. Justru, OPD diminta mengedepankan reformasi kerja berbasis efektivitas dan respons cepat terhadap kebutuhan warga.
Selain itu, DPRD juga mendorong Pemko memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian sosial.
“PAD harus digenjot, tapi jangan sampai memunculkan beban ekonomi baru bagi masyarakat. Kebijakannya wajib humanis dan terukur,” tegasnya.
Ia turut menyoroti pentingnya keberlanjutan komitmen terhadap mitra strategis daerah, termasuk FKUB dan forum bela negara, yang perannya dinilai signifikan dalam menjaga harmoni dan ketahanan sosial di Palangka Raya.
“Kalau sudah ada kesepakatan insentif sebelumnya, maka pemerintah harus konsisten menjaganya, karena ini menyangkut kepercayaan,” pungkasnya.
DPRD berharap Pemko Palangka Raya dapat meneguhkan arah kebijakan yang adaptif, inovatif, dan sensitif terhadap kondisi sosial, demi memastikan roda layanan tetap berjalan optimal di tengah tantangan anggaran.(yud)
