PALANGKA RAYA – Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, karena telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada 2018 dan mampu mempertahankannya lima kali berturut-turut.
“Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Kemenkeu terhadap pemerintah daerah yang telah meraih opini WTP. Apalagi sampai mampu mempertahankan lima kali secara berturut-turut,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalteng sekaligus selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu di Kalteng Ratih Hapsari Kusumawardani di Palangka Raya, Rabu (16/10/2019).
Disebutkan Ratih, opini WTP merupakan salah satu cara memperbaiki pengelolaan keuangan dengan selalu memerhatikan ketentuan perundang-undangan sekaligus menjaga kehati-hatian.
Dikatakan, pada 2018, laporan keuangan pemerintah daerah di Kalteng ini hampir semua meraih opini WTP. Bahkan, selain pemerintah provinsi, ada sejumlah kabupaten yang juga mampu mempertahankan lima kali secara berturut-turut, yakni Barito Utara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, dan Sukamara.
Dia mengatakan, kelima kabupaten yang mampu mendapatkan dan mempertahankan opini WTP sebanyak lima kali berturut-turut tersebut, turut mendapat penghargaan dari Kemenkeu.
“Pesan dan harapan dari Menteri Keuangan, agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng tetap bekerja keras dan mempertahankan opini WTP tersebut,” kata Ratih.
Dia mengakui opini WTP bukan sepenuhnya jaminan tidak adanya penyelewengan anggaran. Hanya, adanya opini WTP tersebut menunjukkan ada upaya untuk memperbaiki dan memperhatikan aturan dalam mengelola dan menggunakannya.
“Opini WTP itu juga kan identik dengan penggunaan anggaran yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Itulah kenapa Menteri Keuangan memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi,” kata Ratih.
Di tempat yang sama, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengaku senang dengan adanya penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan tersebut. Namun, dirinya tetap berharap agar penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengelola dan menggunakan anggaran.
“Tentu semua itu harus diiringi dengan kerja keras pemerintahnnya. Tapi, apapun itu semuanya hanya sebatas penghargaan dan tentu semua kegiatan keuangan tetap harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” kata Sugianto.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai itu pun mengingatkan bupati dan wali kota se-Kalteng, agar tidak hanya mengejar penghargaan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan. Sebab, menurutnya terpenting itu bagaimana pemerintah mampu merealisasikan semua program yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau ditanya bangga atau atau tidak mendapat penghargaan? Ya, bagi saya itu biasa saja. Karena hal itu tidak cukup. Terpenting itu bagaimana kinerja dan ini harus diperhatikan pemerintah kabupaten dan kota,” kata Sugianto. (ant/ari)
