BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PAN, Muhammad Syauqie, menyoroti serius kondisi jalan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang tercatat sebagai provinsi dengan jalan nasional rusak terpanjang di Indonesia, yakni mencapai 191,56 kilometer.
Syauqie menilai, data yang dirilis Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR itu menjadi alarm penting bagi pemerintah pusat untuk segera melakukan langkah konkret memperbaiki infrastruktur di wilayah tersebut.
“Data dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU tentu menjadi perhatian serius bagi kami. Fakta bahwa Kalimantan Tengah menempati posisi tertinggi dengan panjang jalan nasional rusak mencapai 191,56 kilometer menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).
Ia menambahkan, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Karena itu, kami menilai perbaikan infrastruktur jalan nasional ke depan di Kalimantan Tengah harus menjadi prioritas nasional,” tegasnya.
Syauqie menjelaskan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kerusakan jalan di Kalteng cukup parah.
“Pertama, kondisi tanah gambut dan rawa membuat konstruksi jalan mudah rusak bila tidak dibangun dengan desain teknis yang tepat. Kedua, beban kendaraan berat dari aktivitas tambang dan perkebunan sering melampaui daya dukung jalan. Ketiga, cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi mempercepat kerusakan permukaan jalan,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat asal Kalteng, ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan anggaran perbaikan jalan nasional melalui pembahasan bersama mitra kerja di DPR.
“Sebagai anggota DPR RI dari Kalimantan Tengah, saya akan terus mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan nasional melalui pembahasan di Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian PU,” katanya.
“Kami juga akan mengusulkan agar program infrastruktur di Kalimantan Tengah dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) atau minimal program prioritas tahunan, sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Syauqie juga mengungkapkan bahwa persoalan infrastruktur Kalteng telah dibahas dalam rapat resmi dengan Kementerian PUPR.
“Permasalahan ini sudah kami sampaikan dalam beberapa rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kementerian PU, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga. Kami meminta agar ada peningkatan porsi anggaran untuk Kalimantan Tengah serta percepatan tender dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” ucapnya.
Ia menegaskan akan terus membangun komunikasi lintas kementerian agar kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada daerah tertinggal.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat komunikasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, agar kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan benar-benar berpihak pada wilayah yang masih tertinggal infrastrukturnya seperti Kalimantan Tengah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syauqie mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar program perbaikan jalan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Saya berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi lebih erat dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan tidak boleh hanya fokus pada pembangunan baru, tetapi juga harus disertai pemeliharaan berkala dengan standar mutu yang tinggi,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan material lokal yang sesuai dengan kondisi geografis Kalimantan Tengah serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan proyek.
“Selain itu, saya mendorong agar penggunaan material lokal yang sesuai kondisi tanah gambut dan rawa lebih dioptimalkan, serta pengawasan proyek dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat,” ujarnya.
“Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat antara DPR, pemerintah pusat, dan daerah, saya yakin persoalan jalan rusak di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (asp)
