BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PAN, Muhammad Syauqie, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran perbaikan jalan nasional di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Hal itu menyusul data dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR yang mencatat, Kalteng menjadi provinsi dengan jalan nasional rusak terpanjang di Indonesia, yakni mencapai 191,56 kilometer.
Syauqie menilai, kondisi tersebut mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah yang harus segera diatasi pemerintah pusat.
“Data dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU tentu menjadi perhatian serius bagi kami. Fakta bahwa Kalimantan Tengah menempati posisi tertinggi dengan panjang jalan nasional rusak mencapai 191,56 kilometer menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).
Ia menambahkan, jalan yang rusak tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berdampak terhadap distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Karena itu, kami menilai perbaikan infrastruktur jalan nasional ke depan di Kalimantan Tengah harus menjadi prioritas nasional,” tegasnya.
Sebagai legislator asal Kalteng, Syauqie menyatakan akan
terus mendorong peningkatan porsi anggaran melalui pembahasan di Komisi V DPR RI yang bermitra langsung dengan Kementerian PUPR.
“Sebagai anggota DPR RI dari Kalimantan Tengah, saya akan terus mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan nasional melalui pembahasan di Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian PU,” katanya.
Ia menambahkan, langkah strategis juga akan diambil dengan mengusulkan agar proyek infrastruktur jalan di Kalteng masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) atau setidaknya program prioritas tahunan pemerintah.
“Kami juga akan mengusulkan agar program infrastruktur di Kalimantan Tengah dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) atau minimal program prioritas tahunan, sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Syauqie mengungkapkan, isu jalan rusak di Kalteng telah beberapa kali disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga.
“Permasalahan ini sudah kami sampaikan dalam beberapa rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian PU. Kami meminta agar ada peningkatan porsi anggaran untuk Kalimantan Tengah serta percepatan tender dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” jelasnya.
Ia berkomitmen untuk terus membangun komunikasi lintas kementerian agar kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada daerah yang masih tertinggal infrastrukturnya seperti Kalteng.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat komunikasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, agar kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan benar-benar berpihak pada wilayah yang masih tertinggal infrastrukturnya seperti Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (asp)
