BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas melakukan kunjungan ke Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (13/6/2023).
Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi penyusunan rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 lingkup pembangunan kependudukan dan jaminan sosial.
Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Kaspinor didampingi Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Chandra Fuji Asmara menerima rombongan Tim Bappenas, di Ruang Kerja Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng.
Pada kesempatan tersebut, Kaspinor menyampaikan bahwa urusan kependudukan menjadi salah satu fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.
“Permasalahan administrasi kependudukan (Adminduk) yang saat ini masih dihadapi yaitu keterbatasan dalam anggaran operasional alat cetak KTP elektronik, distribusi, serta tata kelola blanko KTP elektronik,” ungkapnya.
Selain itu, luasnya wilayah juga turut menjadi kendala dalam pemenuhan dokumen kependudukan, dimana masih terdapat daerah yang sulit untuk diakses.
Kaspinor menambahkan, data kependudukan ini juga diperlukan dalam proses perencanaan, antara lain sebagai upaya penanganan kemiskinan dan stunting, pemberian bantuan sosial, penyusunan rencana kontigensi bencana, dan proses perencanaan lainnya.
“Terkait jaminan kesehatan, berdasarkan data sampai dengan 1 November 2022 kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Kalteng mencapai 94,17% persen, dengan enam kabupaten dan satu kota yang kepesertaannya telah di atas 98 persen,” ujarnya.
Kaspinor berharap, agar Bappenas bisa merencanakan penguatan generasi milenial agar lebih produktif, khususnya Pemuda Kalteng.
Hal tersebut dilakukan karena di Kalteng sedang mengembangkan Kawasan Industri, food estate, serta shrimp estate, sehingga diharapkan lebih banyak tenaga kerja lokal yang terserap.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan, Chandra Fuji Asmara juga menambahkan, terkait penataan sebaran penduduk, Kalteng sudah menyiapkan beberapa kawasan transmigrasi.
“Sehingga nanti diharapkan bisa dijadikan lokus penataan sebaran penduduk nasional,” ungkapnya.
Sementara itu, Tim Bappenas RI mengingatkan bahwa puncak bonus demografi di Provinsi Kalteng dimulai di tahun 2023 ini, sehingga perlu perhatian serius dari semua pihak agar bisa dimanfaatkan dengan maksimal.
Dengan adanya pertemuan ini diharapkan agar Bappenas bisa menerima agenda konsultasi dan koordinasi antar pimpinan Bappenas dan Bappeda Provinsi Kalteng, guna membahas isu-isu grand design kependudukan dan ketenagakerjaan Kalteng ke depannya. (asp)
