BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Sekretaris Komisi I DPRD Kalteng, Sirajul Rahman mengingatkan kepada aparat penegak hukum (APH) terkhususnya kepolisian agar transparansi dan terbuka dalam penyelidikan terhadap kebakaran kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palangkaraya.
“Lembaga hukum dalam hal ini polisi agar terbuka, karena transparansi diharapkan. Apalagi menyangkut aset negara. Jadi kepolisian sebaiknya transparansi dan terbuka, kalau memang diselidiki dan tahu penyebabnya agar disampaikan ke masyarakat,” katanya, Senin (24/7/2023).
Ia berharap, penyebab terjadinya kebakaran perlu diteliti lebih lanjut. Sehingga diketahui apakah kejadian tersebut disebabkan karena kesengajaan atau tidak disengaja.
“Apalagi sekarang menjelang tahun politik, kita harus menjaga kondusifitas. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Di daerah kita jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan dan tidak bertanggungjawab dan mencoreng demokrasi di daerah Kalteng,” bebernya.
Mencegah kejadian tersebut terulang kembali, Ketua DPW PKS Kalteng ini mengingatkan agar stakeholder terkait meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga aset dan dokumen, sehingga kebakaran bisa dicegah agar tidak terulang kembali.
“Jadi kewaspadaan diperlukan adanya penjagaan dan pengawasan aset dan dokumen negara,” demikian Sirajul.
Sebelumnya, tim dari Bareskrim Polri dan Laboratorium Forensik (Labfor) dari Surabaya turun langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) terhadap Kantor Bawaslu Kota Palangkaraya, Jumat (21/7/2023). (asp)
